JAKARTA, iNews.id – Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah revolusioner dalam menuntaskan sengketa lahan di Indonesia.
Salah satu poin utamanya adalah usulan pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria Nasional (BPKAN) sebagai solusi permanen untuk menutup celah konflik yang selama ini membebani sistem hukum dan sosial.
Azis menegaskan bahwa awal tahun 2026 harus menjadi momentum bagi negara untuk hadir memberikan kepastian hukum yang nyata bagi rakyat sesuai mandat konstitusi.
Politisi Partai Gerindra itu menyarankan BPKAN dibentuk sebagai lembaga lintas kementerian dengan kewenangan administratif yang mengikat. Tujuannya adalah menyaring dan menyelesaikan sengketa sebelum masuk ke ranah pengadilan yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun.
"Badan ini harus dipimpin negara dan diberi mandat menyelesaikan konflik sebelum masuk ke pengadilan. Keputusannya bersifat administratif-final di tahap awal, sehingga sengketa tidak langsung berubah menjadi perkara hukum yang panjang," ujar anggota DPR Dapil VI Jateng teresebut, Senin (19/1/2026).
Selain pembentukan badan baru, Azis memaparkan empat strategi utama yang perlu segera dieksekusi pemerintah. Pertama, pembentukan BPKAN sebagai filter administratif sengketa lahan nasional. Kedua, menerapkan penghentian sementara yang selektif pada objek tanah yang sedang dalam status konflik.
Ketiga, menaikkan status kebijakan ini dari sekadar koordinasi data menjadi rujukan hukum tunggal yang tidak bisa diganggu gugat. Keempat, transformasi Kementerian ATR/BPN agar tidak hanya fokus pada penerbitan sertifikat, tetapi juga memiliki kewenangan mediasi yang kuat.
"Kementerian ini (ATR/BPN) tidak cukup hanya menerbitkan sertifikat; ia harus menjadi institusi yang memastikan sertifikat tersebut benar-benar menutup konflik, bukan membuka sengketa baru," katanya.
Politisi asal Wonosobo itu menambahkan, digitalisasi sertifikat dan program reforma agraria yang sudah berjalan harus terus diakselerasi. Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian konflik secara permanen membutuhkan keberanian politik yang besar.
Menurutnya, membiarkan konflik agraria berlarut-larut akan berdampak buruk pada stabilitas sosial dan iklim investasi di Indonesia. Investasi akan menjadi rapuh jika status tanah yang digunakan masih dalam sengketa.
"Menundanya jauh lebih mahal konflik sosial berkepanjangan, investasi yang rapuh, dan kepercayaan publik yang terus tergerus. Di situlah kepastian negara benar-benar dimulai," kata Azis.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait