SEMARANG, iNews.id - Sektor perekonomian di Jawa Tengah mulai terimbas wabah virus corona. Data yang diperoleh, ada sebanyak 2.869 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 454 dirumahkan tanpa upah hingga Jumat (3/4/2020).
Pemprov Jateng telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi untuk melindungi para karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan. Selain itu, mereka juga berkesempatan menerima bantuan lewat Kartu Prakerja.
"Pemprov Jateng telah menyiapkan Rp1,4 triliun untuk penanganan Covid-19 dan sekitar Rp1 triliun untuk jaring pengaman ekonomi," ujar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Sabtu (4/4/2020).
Dia menyampaikan, masyarakat khususnya buruh yang terkena PHK maupun yang dirumahkan juga bakal mendapat sokongan bantuan lewat Kartu Prakerja. Teknisnya, awal ini kartunya bakal diluncurkan.
"Pemerintah pusat telah menyiapkan program untuk meng-cover temen-temen melalui Kartu Prakerja. Silakan nanti teman-teman bisa mendaftar," kata Ganjar.
Menurutmya, kartu prakerja yang juga masuk dalam jaring pengamanan ekonomi sebagai dampak Covid-19 merupakan bantuan berupa biaya pelatihan. Ditujukan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.
"Jawa Tengah mendapat kuota Kartu Prakerja sebanyak 241.705 buah. Untuk teknis sedang disiapkan, apalagi ini data penerimanya sangat dinamis," ujarnya.
Untuk mendapatkan kartu tersebut, sesuai petunjuk Kementerian Tenaga Kerja, masyarakat terlebih dahulu mesti mendaftar online di laman prakerja.go.id.
Bukan hanya mereka yang ditimpa PHK atau dirumahkan, kartu tersebut juga berlaku untuk para pencari pekerjaan atau semua warga Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah/kuliah.
"Pendaftaran dibuka 7 April online. Untuk Jawa Tengah total anggarannya mencapai Rp1,497 triliun," katanya.
Nantinya para pemegang kartu tersebut bakal menerima beberapa fasilitas dengan total nominal bantuan Rp3,5 juta. Rinciannya, setiap bulan mereka menerima insentif sebesar Rp600.000 selama empat bulan. Ditambah biaya survei sebesar Rp50.000 sebanyak tiga kali dan pelatihan online satu kali senilai Rp1 juta.
Ganjar telah meminta sosialisasi dilakukan segera oleh Dinas Tenaga Kerja tiap kabupaten kota.
"Maka dari itu pemkab maupun pemkot mesti segera bergerak mengumumkan pada masyarakat. Baik untuk pendaftaran online atau pengusulan siapa saja yang terdampak," katanya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait