GROBOGAN, iNews.id – Demo guru honorer di Kantor Bupati Grobogan, Jawa Tengah (Jateng), Senin (20/11/2017) diwarnai isak tangis para guru. Bahkan, ada yang tiba-tiba terjatuh dan pingsan sehingga harus dievakuasi.
Para tenaga pendidik ini tidak kuasa menahan tangis ketika mendengar tuntutan mereka direspons oleh bupati Grobogan. Mereka pun saling berpelukan untuk melampiaskan perasaan lega. Dalam aksi ini, sebanyak 800 guru honorer menuntut agar bupati Grobogan segera mengeluarkan surat keputusan (SK) terkait pengangkatan dan kesejahteraan guru honorer.
Koordinator lapangan aksi, Ida Murdoko menjelaskan, jika SK bupati tidak segera diterbitkan, maka dikhawatirkan seluruh guru honorer tidak bisa mencairkan honor dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Daerah-daerah lain telah mengeluarkan SK bupati sehingga para guru honorer bisa menerima haknya.
“Seharusnya SK Bupati sudah bisa diterbitkan karena daerah lain juga sudah menerbitkan, seperti Temanggung, Jember, Sragen, dan Cilacap,” kata Ida Murdoko.
Guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Putat Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Diyah Ernawati mengaku sudah mengajar sejak delapan tahun dengan honor awal Rp100.000 hingga Rp250.000. Sementara jam kerja yang harus dia penuhi tidak sebanding dengan honor yang diterima.
Saat berunjuk rasa, ratusan guru membentangkan poster dan membacakan puisi sebagai bentuk kritikan dan kekecewaan pada sikap bupati Grobogan yang dinilai tidak peduli pada nasib 5.000 guru honorer. Mereka mengaku sudah menemui bupati beberapa kali, namun tidak pernah direspons.
Setelah aksi berlangsung beberapa lama, beberapa perwakilan guru honorer kemudian diterima oleh perwakilan bupati untuk audiensi. Dalam pertemuan ini, bupati menyanggupi akan menerbitkan SK bupati dengan batas waktu akhir Desember 2017.
Aksi diawali dari Masjid Simpang Lima Purwodadi dan diakhiri di depan pendopo Kabupaten Grobogan. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Namun, ratusan guru honorer mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa lebih besar jika hingga akhir Desember 2017, tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait