SEMARANG, iNews.id – Kalangan DPR mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus meyakinkan Arab Saudi terkait vaksin sebagai salah satu syarat bagi calon jemaah haji. DPR berharap pemerintah bisa meyakinkan Arab Saudi.
Anggota Komisi VIII DPR, KH Bukhori mengatakan bahwa penggunaan vaksin yang telah dilakukan kepada calon jemaah haji menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk meyakinkan Arab Saudi.
“Tantangan bagi pemerintah Indonesia bahwa vaksin yang sudah kita terapkan pada calon jemaah haji dan diperkirakan 30 April nanti semua calon jemaah haji yang jumlahnya 212.000 itu sudah divaksin dua kali. Untuk kemudian bisa mendapatkan evfkasi vaksin itu secara maksimal sebelum berangkat haji,” kata Bukhori saat ditemui di Semarang, Sabtu (24/4/2021).
Memang persoalannya, kata dia, vaksin yang dipakai itu vaksin Sinovac, sementara Arab Saudi menggunakan standar lain. Tetapi mestinya Arab Saudi harus bisa memahami terhadap vaksin yang ada.
“Ini tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk meyakinkan pada Arab Saudi bahwa ini tidak semata-mata pertimbangan kesehatan tetapi persoalan masalah dagang,” katanya.
Menurutnya, jika melihat aliran dagangnya kalau Sinovac keluaran Cina tetapi kebijakan yang diambil Arab Saudi merek Amerika. “Jika tak mengakui Sinovac, saya kira tak akan divaksin lagi karena secara kesehatan tak mungkin. Misalnya seorang yang divaksin, divaksin merek lain,” ujarnya.
“Saya kira memang ada satu pilihan bahwa Arab Saudi itu harus bisa menerima dengan vaksin. Karena ketentuan yang dilakukan juga merupakan ketentuan yang belum berlaku secara absolut,” ujar anggota Fraksi PKS DPR ini.
Dia meyakini kalau Indonesia bisa gigih dan bernegosiasi secara bermartabat, Arab Saudi akan berpikir sepuluh kali untuk menolak. Alasannya, di samping jumlah jemaah Indonesia besar, juga menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Arab Saudi.
Bukhori juga mengatakan bahwa pelaksanaan haji harus memperhatikan aspek kesehatan. Karena itu prosedur protokol kesehatan (prokes) meskipun berdampak pembiayaan lebih mahal
Yang kedua, kata dia, bahwa memang secara rasional maka terjadi kenaikan signifikan biaya yang ditangguh oleh jemaah pada asumsi dasarnya kurang lebih sekitar Rp44,5 juta
“Kami dari DPR khususnya fraksi PKS meminta kenaikan biaya tidak memberatkan jemaah dalam situasi seperti ini. Dan kita sudah dapat instrumennya. Insyaallah mudah-mudahan tidak akan memberatkan, meskipun tetap naik, tetapi naiknya sekitar 1 sampa i2 juta rupiah,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan tersebut tidak banyak karena masih bisa ditekan dari berbagai hal yang sebenarnya. Sehingga itu bisa membuat proposionalitas dalam proses pembiayaan dengan tidak menzalimi atau tidak melakukan tindakan yang tidak proposional atas pembiayaan atau biaya yang ditanggung BPIH yang melampaui dana manfaat yang didapatkan setiap tahun.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait