BATANG, iNews.id - Event bertaraf internasional Forum The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang telah digelar pada 23 sampai 28 Mei 2022 di Bali guna menghadapi berbagai ancaman terhadap kemanusiaan, termasuk bencana ekologis.
Saat ini, dunia menghadapi berbagai ancaman kemanusiaan, mulai dari wabah virus hingga bencana ekologis yang dapat berdampak buruk pada kelangsungan hidup manusia.
Faktor aktivitas manusia inilah yang membedakan antara bencana lingkungan dari gangguan lainnya seperti bencana alam, maupun tindakan perang yang disengaja seperti bom nuklir.
Platform Global ini merupakan seruan bagi negara-negara untuk mempercepat implementasi seluruh prioritas Kerangka Sendai guna menghentikan laju peningkatan dampak dan risiko bencana.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun menegaskan bahwa, Indonesia berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Dalam rangkaian agenda yang mempertemukan seluruh delegasi dari berbagai negara di Bali Nusa Dua Conventions Center (BNDCC), Bali, telah lahir tujuh rekomendasi agenda Bali untuk resiliensi bencana.
Salah satu dari tujuh rekomendasi tersebut yaitu, menerapkan pendekatan partisipatif dan berbasis HAM, untuk memasukkan semua sesuai prinsip dalam perencanaan risiko bencana, dan implementasinya pada masyarakat yang berisiko.
Sebagai tindaklanjut dari rekomendasi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsinya, tentu harus mendukung agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam mengurangi risiko bencana di Indonesia.
Berkaitan dengan hal itu, DJIKP dalam hal ini Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyelenggarakan Forum Sosialisasi dan Dialog Interaktif TV terkait membangun kesadaran masyarakat untuk pengurangan risiko bencana di Indonesia pada Kamis (30/6/2022) di Kabupaten Batang.
Acara tersebut mengambil tema “GPDRR Menjadi Jembatan Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana” dan sub tema “Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan”.
Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta dalam sambutannya mengatakan, Kementerian Kominfo sesuai tugas dan fungsinya harus terus memberikan informasi akan pentingnya mengurangi risiko dalam kebencanaan dengan bersinergi semua pihak untuk dapat lebih paham cara dalam mengurangi risiko bencana.
Dia juga mengatakan bahwasanya, salah satu cara dengan berperan aktif kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, di mana dengan memiliki jaminan sosial dapat mengurangi dampak dalam kehidupan sosial dan keluarga.
Kementerian Kominfo akan selalu berusaha menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Webinar ini dihadiri dua narasumber yakni, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batang Ulul Azmi dan Account Representatif Manager BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Muhammad Zaenuddin.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batang Ulul Azmi, "BPBD Kabupaten Batang saat ini sudah bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir rob yang terjadi dan upaya saat ini adalah melakukan patroli agar dapat cepat apabila perlu dengan penanganan."
BPBD memiliki group yang terhubung dengan para relawan apabila terjadi kebencanaan dengan memiliki skill masing-masing. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan adalah dengan menanam pohon sebanyak 5.000 pohon dari berbagai macam relawan.
Dalam pengurangan bencana, ada empat kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang, pertama adalah pengarusutamaan risiko bencana dalam bangunan daerah. Kedua, pengembangan sadar bencana; ketiga, kerja sama stakeholder; dan keempat, adalah mitigasi daerah-daerah risiko bencana.
Account Representatif Manager BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, Muhammad Zaenuddin mengatakan bahwa dalam rangka pengurangan risiko bencana, pemerintah telah hadir seluruhnya dengan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jaminan sosial ketenagakerjaan itu ada lima layanan, di antaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Salah satu persoalan di Kabupaten Batang adalah belum seluruhnya potensi yang diharapkan menjadi peserta jaminan sosial di Kabupaten Batang, baru 40 persen yang sudah menjadi kepesertaaan BPJS ketenagakerjaan.
BPJS ketenagakerjaan Kabupaten Batang selalu menginformasikan pentingnya memiliki BPJS ketenagakerjaan guna melindungi secara keseluruhan kepada penerima manfaat.
(CM)
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait