JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agama (Kemenag) saat ini sedang membahas serangkaian teknis kembali dibukanya pelaksaan umrah bagi jemaah asal Indonesia. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nur Arifin mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan teknis pemberangkatan umrah.
“Saat ini kami sedang mempersiapkan teknis pemberangkatan umrah. Misalnya koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk standarisasi sertifikat vaksin dan standarisasi PCR. Juga integrasi peduli lindungi dengan tawakalna milik Saudi. Termasuk juga tentang karantina dan protokol kesehatan lainnya,” kata kata Arifin kepada MNC Portal Indonesia (17/10/2021).
“Setelah permasalahan teknis selesai maka kami akan menyempurnakan regulasi tentang Pedoman umrah di era pandemi dan referensi biaya umrah di era pandemi, menyempurnakan regulasi yang sudah ada,” katanya.
Dia menyebutkan bahwa kelompok yang diprioritaskan untuk berangkat umrah adalah jemaah yang tertunda keberangkatannya dan jemaah yang memenuhi persyaratan protokol kesehatan serta administrasi lainnya.
“Kelompok yang diprioritaskan berangkat adalah jamaah umrah yang tertunda dan siap berangkat dengan protokol kesehatan serta biayanya,” katanya.
Arifin mengatakan secara keseluruhan total jemaah umrah asal Indonesia yang belum diberangkatkan sebanyak 59.000 lebih. “Saat ini yang sudah daftar umrah belum berangkat ada 59.000 lebih,” sebut dia.
Dia menegaskan bahwa jemaah umrah harus sudah divaksin sebanyak 2 kali dengan jenis vaksin yang diakui oleh Arab Saudi, yakni Astrazeneca, Pfizer, Johnson, Moderna. Selain itu, Sinovac dan Sinovarm pun diperbolehkan namun harus melakukan booster.
“Syarat jemaah yang berangkat harus sudah divaksin 2 kali dengan vaksin yang diakui Arab Saudi, yaitu Astrazaneca, Pfizer, Johnson and Johnson, dan Moderna. Sinovac dan Sinovarm sudah diterima Saudi tetapi harus di booster,” sebutnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia sedang berupaya negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar calon jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinovarm agar tidak perlu melakukan booster.
“Namun pemerintah RI masih melakukan diplomasi agar tidak usah di booster. Karena rasanya tidak adil ketika masih banyak rakyat Indonesia belum divaksin sama sekali sementara ada sebagian mau divaksin 3 kali,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi membuka pintu bagi jamaah umrah asal Indonesia. Izin umrah untuk Indonesia itu menjadi modal positif untuk pelaksanaan ibadah haji mendatang.
Upaya pemerintah Indonesia mulai membuahkan hasil dengan akan dibukanya kembali izin pemberangkatan jemaah unrah asal Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pihaknya akan terus berupaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Saudi Arabia yang baru ini.
“Saya sendiri telah melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan Pak Menteri Agama. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pertemuan saya terakhir dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia terjadi di sela-sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York,” ujarnya.
Retno menyatakan, Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia.
Editor : Ahmad Antoni
kementerian agama kemenag umrah menteri luar negeri retno marsudi kementerian kesehatan arab saudi
Artikel Terkait