SEMARANG, iNews.id - Jawa Tengah menjadi satu di antara 12 provinsi prioritas yang memliki prevalensi stunting tertinggi. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 masih ada 19 kabupaten dan kota di Jateng dengan kategori kuning (prevalensi 20-30 persen).
Lima belas kabupaten/kota lainnya berkategori hijau dengan prevalensi di kisaran 10 hingga 20 persen. Sementara satu kabupaten lainnya berstatus biru, yang berarti di bawah prevalensi 10 persen.
Jika diranking berdasar prevalensi terbesar, lima kabupaten terbesar angka stuntingnya adalah Wonosobo, Kabupaten Tegal, Brebes, Demak dan Jepara. Sementara lima kabupaten yang memiliki prevalensi stunting terendah yakni Grobogan, Kota Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga dan Purworejo.
“Agar sesuai dengan target penurunan angka stunting 14 persen, maka laju penurunan stunting per tahun harus di kisaran 3,4 persen,” Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, Senin (28/2/2022).
Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditagih komitmennya di tahun 2024 agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah yang berstatus merah. Status merah diberikan untuk daerah yang memiliki prevalensi di atas angka 30 persen.
Untuk memastikan komitmen bersama, BKKBN akan menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Semarang pada Selasa (1/3/2022) besok.
“Kegiatan ini menjadi strategis mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. RAN PASTI akan menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Presiden Jokowi menugaskan BKKBN sebagai pengendali pencegahan stunting selalu mendukung dan memperhatikan upaya konvergensi dengan mengedepankan kebaharuan, khususnya di tingkat desa dan keluarga. Pemanfaatan data mikro keluarga dengan by name by address dan by problem tentunya.
BKKBN dengan 200.000 tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan, PKK dan Kader KB atau kader pembangunan lainnya yang ada di Desa.
Dengan demikian jumlahnya akan setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih dan mendampingi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0-59 bulan.
Sosialisasi RAN PASTI di Kota Semarang ini juga menjadi pijakan awal bagi penjelasan mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa.
Dalam Sosialisasi RAN PASTI akan menghadirkan Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat serta para wakil ketua dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Kemendagri, serta Kemenkes.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait