GROBOGAN, iNews.id - Tujuh warga Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng) menolak pemasangan logo Program Keluarga Harapan di rumah masing-masing. Empat di antaranya merupakan warga yang tidak mampu secara ekonomi.
Di saat semua orang berupaya mencari bantuan, tidak dengan tujuh keluarga di Desa Waru Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Mereka mengundurkan diri dari daftar bantuan pemerintah dan mengembalikan kartu PKH ke petugas.
Salah satu warga tersebut, Masmin berusaha menghapus stiker bertuliskan keluarga miskin penerima bantuan PKH yang telah dipasang petugas di dinding rumahnya. Masmin bersama istrinya, Siti Masfuah menyatakan mengundurkan diri dari bantuan PKH dengan menyertakan bukti tanda tangan yang sudah diserahkan ke petugas.
Penolakan pemberian bantuan PKH oleh Masmin dengan alasan ekonomi mereka mulai meningkat. Dengan hasil sawah yang melimpah dan usaha menjahit istrinya di rumah, mereka sudah bisa menghidupi seluruh keluarga. Alasan utama pengunduran diri dari PKH karena masih banyak warga miskin lainnya yang lebih membutuhkan.
"Kalau usaha petani itukan muter. Tapi alhamdulillah bisa mencukupi," kata Masmin, Rabu (13/5/2020).
Beberapa keluarga lain juga ikut mengundurkan diri dan menyerahkan kartu PKH ke pemerintah desa. Seperti Wakhidatul Muyasaroh, ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani ini rela mengembalikan kartu PKH agar bisa digunakan warga miskin lainnya.
"Saya sudah sejahtera dan mungkin ada yang lebih membutuhkan. Bismillah saja bisa mencukupi," kata Muyasaroh.
Muyasaroh mengaku lega dan tidak beban pikiran setelah mengembalikan kartu PKH. Selama ini dia hidup dengan uang hasil kerja suaminya sebagai buruh bangunan. Meski penghasilan kecil, mereka mengaku cukup untuk menghidupi keluarga.
Kepala Dusun Waru Karanganyar, Kusnan membernarkan ada beberapa warga tak mampu yang justru menolak dan mengundurkan diri dalam pemberian bantuan PKH. Dari tujuh warga yang mendurkan diri, empat di antaranya warga tak mampu.
"Penerima PKH di dusun kami itu ada 129, tujuh orang mengundurkan diri secara ikhlas tanpa paksaan," kata Kusnan.
Kusnan menambahkan, kondisi rumah Muyasaroh yang hanya berlantai tanah dan sebagian dinding rumah yang sudah jebol sebenarnya layak menerima bantuan PKH. Namun, dia tidak bisa memaksakan keinginan warganya yang ingin mengundurkan diri dengan alasan tertentu.
Seluruh kartu PKH yang sudah dikembalikan ini akan diserahkan ke pemerintah daerah. Pihak desa juga sangat menyayangkan masih banyak warga mampu yang justru terang-terangan ikut dalam penerimaan bantuan PKH.
Editor : Nani Suherni
Artikel Terkait