BATANG, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pencopotan ini setelah insiden dugaan keracunan massal yang dialami 219 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Operasional dapur SPPG tersebut juga dihentikan sementara untuk mendukung proses investigasi.
Dari total 219 penerima manfaat yang terdampak, sebanyak 132 orang menjalani rawat inap. Sementara 87 lainnya mendapat penanganan secara rawat jalan di tujuh fasilitas kesehatan di wilayah Batang.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan, tindakan terhadap SPPG Bawang dilakukan setelah ditemukan dugaan pelanggaran prosedur operasional standar (SOP).
BGN memberikan status suspend berat sekaligus mencopot kepala unit pelayanan tersebut.
"Kami sudah melakukan suspend dengan kategori berat serta mencopot Kepala SPPG Bawang karena adanya pelanggaran SOP oleh dapur," ujar Ketut dikutip dari iNews Pantura, Jumat (25/9/2026).
Pemeriksaan awal BGN menemukan sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti. Salah satunya berkaitan dengan proses pengolahan telur yang dilakukan lebih awal dari jadwal yang seharusnya.
Selain proses pengolahan bahan makanan, tim pengawas juga menemukan persoalan pada aspek kebersihan di area dapur. Temuan tersebut kini menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kaitan dengan insiden yang dialami para penerima manfaat.
Namun, BGN belum menyimpulkan penyebab pasti munculnya dugaan keracunan. Pemeriksaan dilakukan bersama Dinas Kesehatan dengan menelusuri seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari bahan baku hingga makanan diterima penerima manfaat.
"Kami sedang menelusuri seluruh proses mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pemorsian hingga distribusi," kata Ketut.
BGN juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan Satgas MBG untuk memastikan korban memperoleh penanganan medis. Proses pemulihan para penerima manfaat menjadi salah satu fokus penanganan setelah insiden tersebut.
Di sisi lain, evaluasi akan dilakukan terhadap seluruh mekanisme kerja dan rantai pasok di SPPG Bawang. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan standar keamanan pangan dipenuhi dalam pelaksanaan program.
BGN menyatakan sanksi tambahan dapat diberikan apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan unsur pelanggaran atau kelalaian yang lebih berat. Ketut menegaskan aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program.
"Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi BGN dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan," ucapnya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait