SEMARANG, iNews.id - Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja di Polda Jateng, Semarang, Jumat (18/9/2020). Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI, Adies Kadir mengaku was-was mendengar kabar Covid-19 di Semarang.
Dalam kunker tersebut, rombongan Komisi III DPR dengan didampingi Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Forkompinda dan Pejabat Utama Polda Jateng melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada Komunitas Masyarakat Jateng sebanyak 36.000 masker.
Total hampir 7 Juta masker telah dibagikan Polda Jateng sebagai upaya penyadaran dan pembiasaan protokol kesehatan. Adies Kadir bersama Kapolda dan Gubernur Jateng menyempatkan membagikan masker langsung secara simbolis kepada 17 perwakilan komunitas masyarakat yang sebelumnya telah dinyatakan bebas Covid melalui hasil rapit tes.
Pengunaan masker diikuti serentak peserta lainnya di antaranya Bhabinkamtibmas, Babinsa, kepala pasar, komunitas ojek online, komunitas sepeda, komunitas paranormal, hingga komunitas mobil kompak melakukan aksi pengunaan masker secara serentak.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan agar masyarakat membiasakan 3M (Menjaga jarak, Mengunakan masker dan Mencuci tangan dengan sabun). Ganjar mengaku, Jateng sudah diminta untuk menurunkan kasus baru Covid-19 dalam dua minggu ini.
"Adaptasi kebiasaan baru itu tidak sulit, Pemprov Jateng ini diminta menekan angka Covid-19 dalam dua minggu. Saya ingin sampaikan yang punya gula darah tinggi, hipertensi anda tidak klayapan harus banyak dirumah, dua penyakit ini yang angka kematiannya tinggi," kata Ganjar Pranowo.
Sementara itu, ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI, Adies Kadir mengajak masyarakat untuk perang melawan corona. Dia juga awalnya deg-degan datang ke Kota Semarang karena data aktif Covid-19 tertinggi nasional.
"Saya agak kaget juga katanya Semarang angka covid paling tinggi. Saya agak deg-degan juga. Tapi saya sudah dapat penjelasan dari pak gubernur tenyata datanya tidak benar. Kawan kita banyak yang gugur terakhir teman kita di Sekda yang gugur, penggunaaan masker ini jangan dianggap remeh," ujar Adies.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghadirkan regulasi atau aturan sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Dia menyarankan agar ada penyeragaman sanksi agar tidak membingungkan.
"Sementara sanksinya ada yang nyanyi ada yang nyapu. Harus ada regulasi ditingkat camat, kelurahan provinsi sama jadi tidak membingungkan masyarkat, tempatnya yang digunakan untuk menegakan aturan itu juga harus diperhatikan jangan sampai jadi klaster baru corona," katanya.
Editor : Nani Suherni
Artikel Terkait