DEMAK, iNews.id - Korban rob di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengeluhkan lambannya respons pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menangani kerusakan lingkungan akibat abrasi dan rob di pesisir pantai utara jawa (pantura).
Bencana rob yang sudah berlangsung lama itu merusak ratusan rumah dan sebagian sudah hilang terendam air laut hingga menyisakan puing-puing bangunan.
Warga yang memiliki uang memilih pindah mencari tempat yang aman, namun masih banyak pula yang memilih tetap bertahan karena ketiadaan biaya. Mereka terpaksa meninggikan bangunan rumahnya agar tidak terendam air laut.
Warga juga harus membuat jembatan bambu yang tinggi di depan rumah sebagai tempat berpijak karena seluruh badan jalan menjadi lautan air.
"Belum ada upaya dari pemerintah, padahal sudah banyak diliput media dan warga juga sudah bicara ke mana-mana, tapi dari pemerintah terkesan diam," kata Nasirin, salah satu korban rob, Minggu (12/11/2017).
Ditemui di sela-sela meninggikan rumah ketiganya, Nasirin mengatakan lambannya penanganan dari pemerintah berdampak langsung pada semakin parahnya abrasi dan rob di pesisir Demak.
Menurut Nasirin, lebih dari dua kilometer permukiman di tepi pantai telah hilang. Rumah-rumah warga hancur karena tiap hari terendam rob dan dihantam gelombang laut.
"Ada ratusan rumah yang hancur karena rob. Sebagian warga di sini ada yang memilih pindah, tapi kalau yang tidka punya uang ya tetap di sini, seperti saya. Sudah dua rumah saya rusak, ini yang ketiga kali saya bangun mudah-mudahan tidak kena (rob)," katanya.
Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Budie Yuwono mengatakan pemerintah berencana membuat tanggul sekaligus tol laut yang memanjang dari Semarang ke Demak. Selain menjadi jalur lalu lintas, bangunan itu juga diproyeksikan untuk mengatasi abrasi dan rob.
Namun korban rob harus ekstra bersabar untuk menunggu tol laut terealiasi karena pembangunannya baru dilaksanakan pada 2018 hingga 2021. Megaproyek itu diperkirakan menelan biaya mencapai Rp12 triliun.
“Ya, awalnya mau dibuat sabuk pantai seperti di Semarang, tapi itu tidak bertahan lama. Dari pada mindogaweni lebih baik sekalian saja dibuatkan tanggul laut. Saat ini, tinggal nunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan," kata Prasetyo.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait