SEMARANG, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang tegas memberi instruksi kepada jajaran di Pemprov Jateng. Hal ini terkait pencegahan tindakan korupsi antara pemerintah sebagai regulator dengan pelaku usaha.
Hal itu disampaikan Direktur Antikorupsi Badan Usaha Aminudin saat audiensi Komite Advokasi Daerah (KAD) bersama Gubernur Ganjar Pranowo di Ruang Rapat Kantor Pemprov Jateng, Selasa (5/4). Dia menyebut Ganjar satu-satunya kepala daerah yang berani tegas menginstruksikan jajarannya terkait korupsi.
"Instruksinya jelas dari kepala daerah ini bagus, saya sangat apresiasi terkait dengan arahan dan pembinaan pak Ganjar kepada staf di provinsi Jawa Tengah," kata Aminudin.
Ditemui usai acara, Aminudin mengatakan pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya bukan hanya penyelenggara negara saja. Menurutnya, tindak pidana korupsi juga banyak terjadi di pelaku usaha. Kedatangannya dalam rangka penyampaian program kerja dan mendorong keberadaan KAD di Jateng.
Komite advokasi daerah ini adalah wadah dialog dan diskusi antara pelaku usaha dengan regulator. Tujuan KAD, kata dia, untuk membahas atau membicarakan isu-isu sekaligus terkait pencegahan tindak pidana korupsi di sektor usaha.
"Menurut kami keberadaan KAD ini menjadi sangat penting dalam rangka mencarikan solusi bagi para pelaku usaha ketika dalam melakukan usaha itu mengalami kendala dalam konteks ada masalah korupsi di situ," ujarnya.
Aminudin berterima kasih karena Ganjar merespons dengan baik dan sudah siap menandatangani SK Gubernur terkait pembentukan KAD di Jateng.
"Saya sangat mengapresiasi respons yang positif dari pak gubernur dan akan segera menindaklanjuti dikeluarkannmya SK Gubernur terkait KAD," tandasnya.
Ganjar Pranowo berharap dengan keberadaan KAD di Jateng, akan membawa perubahan lebih baik pada pembangunan dan memberikan manfaat untuk masyarakat di Jateng.
"Komite ini kita harapkan nanti bisa menjadi satu forum bersama bisa memperbaiki jangan-jangan regulasinya salah ya kita perbaiki, jangan-jangan SOP-nya keliru kita perbaiki. Kalau semuanya terbuka usaha mereka akan menjadi berjalan dengan baik, pelaksanaannya fair dan semuanya jadi enak," kata Ganjar.
Apalagi berdasarkan catatan dari KPK, kata Ganjar, sektor usaha di bidang infrastruktur, kesehatan, Migas, pangan dan keuangan rentan terjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu, Ganjar menegaskan SK Gubernur tentang KAD Jateng akan segera di teken.
Editor : Ahmad Antoni
komisi pemberantasan korupsi kpk gubernur jateng ganjar pranowo pemprov jateng tindak pidana korupsi
Artikel Terkait