Minyak Goreng Murah Langka, DPR Sebut Operasi Pasar Tak Selesaikan Masalah

JAKARTA, iNews.id  - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi menanggapi langkanya minyak goreng murah yang dibanderol  Rp14.000 per liter. Minyak goreng murah itu mulai langka di sejumlah minimarket maupun pasar tradisional.

Menurutnya, pemerintah tidak lagi hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan persoalan ini di tingkat hilirnya saja. Misalnya, seperti melakukan operasi di pasar tradisional maupun ritel modern.

"Menurut saya ini waktu yang tepat untuk mengidentifikasi akar-akar masalah yang ada dan merumuskan kebijakan penyelesaian yang komprehensif. Operasi pasar boleh-boleh saja, tapi tidak akan menyelesaikan masalah," kata Dedi, Minggu (30/1/2022).

Politikus Golkar itu berpendapat bahwa untuk menyelesaikan kelangkaan ini, maka harus dilihat dari hulu terlebih dahulu persoalannya yaitu dari sejak produksi yaitu harga pokok produksi bahan baku (CPO) dan minyak goreng itu sendiri hingga kondisi pasar global dan domestik.

"Di sini lah harus ada intervensi pemerintah melalui kebijakan tata kelola dan tata niaga dari industri CPO dan mintak goreng," ujarnya.

Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa mitigasi haruslah terstruktur dan bersifat jangka panjang untuk menjaga dinamika industri dan harga ditingkat konsumen. 

Untuk hal ini, kata dia, ada banyak instrumen yang bisa dipakai, apakah itu kewajiban persentase penjualan di dalam negeri (DMO), rekayasa perpajakan, subsidi pemerintah atau kontribusi BPDPKS.

"Intervensi di tingkat hilir melalui operasi pasar itu sifatnya hanya temporer dan tidak sustainable. Malah sering kali menimbulkan persoalan baru dan bias di lapangan seperti yang terjadi saat ini," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus duduk bersama dengan pelaku industri untuk menyusun sebuah roadmap yang saling menguntungkan, bersifat jangka panjang dan sistemik. Dia pun mencontohkan bagaimana saat pemerintah menjaga stabilitas harga sebagai rujukan.

Sehingga, yang perlu dipastikan adalah menjaga keseimbangan dinamis antara potensi pasar global yang mendatangkan keuntungan, dengan daya beli masyarakat di tingkat domestik.

"Pada saat harga pasar global tinggi, pelaku industri harus memikirkan kebutuhan di tingkat domestik. Sementara di saat harga di pasar global rendah, pemerintah harus memikirkan keberlanjutan usaha para pelaku industri. Jadi memang diperlukan konsensus bersama," ujarnya.

Editor : Ahmad Antoni

Baca Artikel Lainnya di Sini