JAKARTA, iNews.id – Muktamar Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Semarang mengundang empat gubernur di Jawa. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Namun hanya Gubernur Ganjar Pranowo yang tak menghadiri Muktamar Alim Ulama PPP yang digelar di Ponpes Fadlul Fadlan, Mijen, Semarang pada 17 Oktober 2021. Ketidakhadiran Ganjar menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Salah satunya Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), Jakarta, Akhmad Khoirul Umam.
"Terkait absennya Ganjar tentu perlu dicermati lebih lanjut, apakah karena hal teknis karena adanya jadwal agenda lain atau tidak; terlebih sudah diwakilkan oleh Wagub Jateng Gus Yasin yang juga kader PPP," kata Umam kepada wartawan, Rabu (20/10/2021).
Namun di sisi lain, kata dia, ketidakhadiran Ganjar ini juga bisa dimaknai sebagai langkah politiknya untuk menghindari kegaduhan politik lebih dalam di internal PDI Perjuangan (PDIP).
"Jika Ganjar hadir, elite PDIP akan melihatnya sebagai kegenitan politik Ganjar untuk menebar jala dan mencari dukungan lintas partai di luar PDIP," katanya.
Di sisi lain, Umam mengungkapkan ada peristiwa yang menarik untuk dicermati dalam pelaksanaan Muktamar Alim PPP di Semarang yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Dia mengaitkan kehadiran Anies, Ridwan dan Khofiffah dengan dinamika politik dan kontestasi Pilpres 2024. "PPP sedang "menebar jala" untuk mendapatkan nama-nama calon pemimpin yang potensial untuk diusung dalam Pilpres 2024 mendatang," kata Umam.
"Karena itu, target sasarannya adalah para Gubernur wilayah Jawa, seperti Anies, Ridwan Kamil, hingga Khofifah, yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu," ujar Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina ini.
Menurutnya, strategi semacam ini bisa dipahami karena PPP tidak memiliki tokoh atau figur pemimpin yang bisa dijual dalam kontestasi nasional.
Ketepatan strategi pendekatan PPP untuk menemukan calon pemimpin nasional yang marketable ini, akan menentukan masa depan PPP, apakah mampu bertahan di tengah ancaman degradasi elektabilitas dengan standar margin parliamentary threshold 4 persen.
“Dimana elektabilitas PPP hanya 0,52 persen terpaut sedikit di atas margin PT tersebut, dimana perolehan suara PPP pada 2019 lalu sebesar 4,52 persen atau19 kursi saja,” ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
ppp gubernur jateng ganjar pranowo gubernur dki jakarta anies baswedan gubernur jabar ridwan kamil gubernur jatim khofifah indar parawansa partai persatuan pembangunan
Artikel Terkait