YOGYAKARTA, iNews.id – Pakar Kebijakan Publik UGM meminta pemerintah Indonesia harus belajar dengan cepat dalam menangani wabah corona (Covid-19). Ada semacam best practice yang bisa diadopsi dari beberapa negara yang sukses dalam penanganan corona.
“Dalam kondisi ini pemerintah perlu jadi fast learner,” kata Pakar Kebijakan Publik UGM, Erwan Agus Purwanto, dalam keterangan persnya Jumat (10/4/2020).
Guru Besar Fisipol UGM ini melihat ada sejumlah negara yang berhasil dengan cepatb menangani Covid-19, seperti Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. “Pemerintah dapat belajar dan mengadopsi cara-cara penanganan virus corona,” ucapnya.
Erwan menilai, ada keterlambatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Semestinya pemerintah bisa dengan cepat turun tangan seperti dalam penangan SARS maupun MERS. Ada jeda waktu sejak kasus pertama muncul di Wuhan, China akhir Dember 2019 hingga kasus pertama di Tanah Air pada Maret 2020.
“Mestinya saat itu bisa digunakan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 sebelum masuk Indonesia,” katanya.
Meski demikian, kata Erwan, saat ini pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani wabah Covid-19. Berbagai kebijakan dan peraturan dikeluarkan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Pemerintah sudah terlihat meningkatkan upaya menangani pandemi ini.
“Terakhir mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 dengan berbagai kebijakan turunannya termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih luas,”paparnya.
Pemerintah juga cukup komit dalam mengalokasian anggaran dana kesehatan unuk pemenuhan kebutuhan APD, reagen, ventilator, pengadaan tes kit berskala besar, serta peralatan kesehatan lainnya.
Selain itu upaya membentuk jejaring pengaman sosial (social safety net) bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan rutin. Upaya lain juga dilakukan untuk membantu sektor usaha dengan kebijakan fiskal serta pemulihan ekonomi nasional.
Terkait kebijakan tidak melarang mudik, tetapi menghimbau publik untuk tidak mudik. Kebijakan ini terlihat setengah hati. Namun menurutnya ada semacam kebijakan yang ditujukan untuk menyelamatan dua hal sekaligus.
Di satu sisi, pemerintah ingin menyelamatkan warga negaranya dari wabah Covid-19. Namun, disisi lainnya, pemerintah juga ingin menyelamatkan perekonomian masyarakat.
“Kalau lockdown implikasinya itu sangat luar biasa, ekonomi bisa kolaps. Karenanya, pemerintah berikan koridor bagaimana bisa tetap selamat dengan pembatasan sosial, namun masih memberi ruang gerak bagi masyarakat,” katanya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait