JAKARTA, iNews.id - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini telah memasuki pekan kedua. Dimana PPKM ini mulai dilaksanakan pada tanggal 11 Januari hingga 25 Januari mendatang.
Seperti diketahui, pemberlakuan PKM dilakukan untuk menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia. Namun demikian, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal mengatakan bahwa satu pekan pemberlakuan pembatasan ini belum menunjukan angka penurunan.
“Saat ini memang kita mengambil beberapa provinsi prioritas untuk monitoring terutama provinsi-provinsi yang berwarna merah atau kategori tinggi dan Jawa-Bali sudah ditetapkan untuk PPKM. Dan angka terakhir belum menunjukkan penurunan angka positivity rate yang signifikan,” katanya dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.903/145/SJ, Rabu (20/1/2021).
Syafrizal mengatakan, pemerintah akan memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat setelah tanggal 25 Januari mendatang.
“Dan akan diperpanjang (pembatasan kegiatan). Hasil rapat kabinet terbatas kemarin sore akan diperpanjang untuk dua minggu kedepan setelah tanggal 25 Januari, akan diperpanjang kembali dua minggu kedepan sampai dengan angka menunjukkan penurunan atau pelandaian,” ujar dia.
Ia mengatakan, untuk beberapa daerah yang menunjukan indikasi tinggi dan memberlakukan pembatasan diminta untuk melakukan perbaikan dalam penanganan Covid-19.
“Sehingga segera cepat berhasil menurunkan angka-angka indikator dan menaikan beberapa indikator. Menaikkan beberapa indikator adalah indikator kesembuhan dengan memperbaiki beberap kapasitas kesehatan, serta menaikan BOR (bed occupancy rate), kapasitas rumah sakit jika angka yang ditentukan sudah terlampaui,” ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait