SOLO, iNews.id – Kalangan legislatif meminta Pemprov Jateng segera melakukan penguatan kerja sama antar pemerintah daerah dan lembaga guna mengantisipasi kenaikan harga pangan jelang Ramadan hingga Lebaran. Hal itu agar harga pangan tetap terkendali.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Marnyuni mengatakan selama bulan puasa, harga pangan harus tetap terkendali. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kestabilan harga kebutuhan pangan tetap terjaga.
“Saat ini, tren kenaikan harga sejumlah bahan pangan mulai terjadi di sejumlah pasar tradisional. Kenaikan harga ini merupakan fenomena yang selalu terjadi menjelang Ramdan setiap tahun, “ katanya dalam dialog Prime Topic MNC Trijaya FM bertajuk Stabilisasi Sembako di Solo, Selasa (15/3/2022).
Marnyuni mengatakan dua pekan menjelang Ramadan di beberapa pasar tradisional saat ini harga telur yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram sudah mengalami kenaikan menjadi Rp23.000 per kilogram, cabai rawit yang sebelumnya hanya Rp28.000-Rp30.000 per kilogram melonjak hingga Rp60.000 per kilogram.
Kenaikan harga yang rutin terjadi tiap tahun itu, kata dia, seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah baik terkait ketersediaan maupun distribusinya.
Menurutnya, penyebab kenaikan harga di antaranya meningkatnya permintaan konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadhan.
“Perlu langkah kerja sama yang bisa dilakukan antar pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan jelang Ramadhan dengan pendataan untuk pemerataan distribusi aneka komoditas pangan,” ujarnya.
Selain itu, tutur Marnyuni, untuk mengatasi fenomena kenaikan harga bahan pokok tersebut, sektor produksi barang kebutuhan masyarakat perlu diperkuat. Perlu peningkatan jumlah produksi barang-barang kebutuhan masyarakat pada saat terjadinya peningkatan konsumsi.
Sementara itu, M Santoso Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jateng M Santoso mengatakan, ada beberapa penyebab kelangkaan sembako yang terjadi setiap Ramadan. Selain meningkatnya kebutuhan juga terpengaruh oleh iklim dan pengaruh kenaikan harga komoditas di pasar dunia.
“Namun, masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah pasti memberikan solusi karena tiap tahun ada komoditas yang fluktualisasinya tinggi. Bahkan kenaikan minyak goreng terjadi akibat dipengaruhi kenaikan harga minyak di pasar dunia,” kata Santoso.
Menurutnya, Kapolri sudah turun langsung ke lapangan memantau distribusi minyak goreng. Disperindag Jateng juga berkerja sama dengan satgas pangan terus bergelontar minyak goreng, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus untuk menekan gejolak harga.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS Mulyanto juga menyarankan aparat penegak hukum agar tegas siapa pun yang melanggar dengan melakukan penimbunan minyak goreng atau komoditas kebutuhan pokok lainnya harusnya diberi sanksi tegas.
“Selain itu, pemerintah harus memastikan untuk menjamin pendistribusian pasokan aman dan lancar serta protokol manajemen konvensi pasar. Ini gambaran pemerintah campur tangan sesuai porsinya,” ujarnya.
Dia menyebut ada dua pihak yang berperan penting yaitu peran masyarakat dari sisi permintaan dan peran pemerintah dari sisi penawaran.
“Pemerintah harus mampu memastikan kecukupan kebutuhan ketika Ramadhan melalui regulasi-regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan angka penawaran, sehingga angka permintaan tidak melebihi angka penawaran,” katanya.
Editor : Ahmad Antoni
komisi B DPRD Jateng mnc trijaya fm kenaikan harga kenaikan harga pangan ramadan lebaran kapolri pasar tradisional uns
Artikel Terkait