REMBANG, iNews.id – Kalangan penyandang disabilitas mempertanyakan apakah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) bisa untuk program pemberdayaan kaum difabel. Hal itu terlontar saat kegiatan Ngopi Gayeng yang diadakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang, Selasa (7/6/2022) malam.
“Apakah DBHCHT sudah menyasar teman-teman penyandang disabilitas, karena mohon maaf setahu saya belum. Kami berharap ke depan kami bisa dilibatkan,” kata Saswati Ningrum, salah satu penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas lainnya, Syaroni mengungkapkan, banyak kaum difabel sudah memiliki usaha kecil-kecilan agar ke depan semakin berdaya. Namun saat masa pandemi Covid-19, sebagian kesulitan mendapatkan akses bantuan.
“Banyak difabel punya usaha, tapi belum dapat bantuan. Untuk pemberdayaan, mohon nantinya dikembangkan, demi kemajuan ekonomi Rembang,“ kata Syaroni.
Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sudah diatur oleh pemerintah dan setiap tahun komposisi pemakaiannya berbeda-beda.
“Contoh tahun 2018, 50 persen untuk kesehatan. Tapi tahun 2019 berubah lagi untuk kesehatan berkurang. Jadi kami harus menyesuaikan, tidak bisa melenceng dari juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis),” kata Abdul Hafidz.
Namun ada item kegiatan yang bersifat rutin, seperti sosialisasi dan penegakan hukum. Namun itu porsinya juga kecil. Terkait apakah DHBCHT bisa untuk membantu penyandang disabilitas, Bupati menegaskan tidak secara terperinci seperti itu. Namun ada fungsi pembinaan sosial, di dalamnya memungkinkan untuk penyandang disabilitas.
“Kalau untuk disabilitas, masuknya di pembinaan sosial. Yang namanya bantuan harus diawali dengan proposal, kalau ada proposal bisa mengajukan,” katanya.
Pada tahun 2022, Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp29 miliar.
Editor : Ary Wahyu Wibowo
Artikel Terkait