BREBES, iNews.id - Ratusan kepala desa (kades) dan perangkat desa (perades) se-Kabupaten Brebes menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan alokasi dana desa. Menurut mereka, rencana anggaran tahun 2024 dinilai rendah dan tidak sesuai dengan regulasi.
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia (Papdesi) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Brebes, Senin (20/11/2023).
Sempat terjadi ketegangan massa dengan petugas keamanan saat pengunjuk rasa meminta masuk ke halaman gedung DPRD Brebes.
Ketegangan mereda saat salah satu anggota DPRD Brebes menemui pengunjuk rasa. Sejumlah perwakilan massa akhirnya diperbolehkan masuk untuk mengikuti audiensi dengan Komisi I DPRD Brebes.
Salah seorang perwakilan Papdesi Usef Syaefudin mengatakan dalam anggaran dana desa 2024 diindikasikan belum sesuai dengan amanat UU No 6 tahun 2014 dan PP No 43 tahun 2014.
“Misalnya iuran BPJS kades dan perangkat desa di Brebes juga belum sesuai dengan amanat Permendagri No 119 tahun 2019 karena tidak dianggarkan dalam APBD,” katanya.
Dari dua hal mendasar tersebut diharapkan ada formula penetapan besaran anggaran dana desa dan iuran BPJS Kesehatan kades dan perangkat desa. Anggaran dana desa berasal dari 10 persen dana alokasi umum yang diterima Pemkab Brebes Rp1.474.320.476.000.
“Seharusnya anggaran dana desa yang digelontorkan Pemkab Brebes untuk pemerintah desa sebanyak Rp149 miliar (Rp149.616.572.000), namun hanya mendapatkan alokasi Rp115 miliar ( Rp115.548.023.600) sehingga masih ada selisih sekitar Rp34 miliar yang menjadi dasar tuntutan pemerintah desa. Kami menuntut penambahan anggaran dana desa tahun 2024,” ujar Usef.
Selama unjuk rasa berlangsung, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Semarang di depan Kantor DPRD Brebes tersendat. Unjuk rasa berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat Polres Brebes.
Editor : Ahmad Antoni
kepala desa perangkat desa alokasi dana desa unjuk rasa Kabupaten Brebes PAPDESI pemkab brebes bpjs kesehatan polres brebes
Artikel Terkait