PEKALONGAN, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan membuka tanggul Sungai Mrican guna meredam banjir yang masih terjadi hingga saat ini. Hal itu dikatakan oleh Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi saat meninjau tanggul Sungai Mrican di Kecamatan Wonokerto , Rabu (10/2/2021).
Menurut Bupati Asip, pembukaan tanggul Sungai Mrican dimulai sejak hari ini selebar 2 meter dengan kedalaman 2 meter. Hal itu dilakukan karena banjir yang saat ini terjadi di daerah Wonokerto, Tirto dan sekitarnya disebabkan oleh air kiriman dari hulu yang curah hujan cukup tinggi.
Oleh karena itu, Bupati Asip berharap dengan pembukaan tanggul Sungai Mrican ini, banjir di daerah Wonokerto dan sekitarnya bisa teratasi dengan segera.
“Karena pintu Sungai Mrican ini masih dalam tahap pengerjaan. Dan untuk mengurangi beban volume air hujan, karena curah hujannya tinggi maka kita akan buka tanggul sungai mrican,’’ katanya.
Namun dengan pembukaan tanggul Sungai Mrican ini pihaknya menghendaki pemerintah kecamatan setempat dapat menggerakan masyarakat untuk bekerja bersama-sama menutup kembali tanggul tersebut apabila debit air laut naik.
Karena bagaimana pun tanggul Sungai Mrican tersebut harus ditutup kembali apabila kemungkinan akan terjadinya air rob masuk.
“Saya sudah meminta kepada camat nanti untuk bisa menggerakan masyarakat ketika terjadi rob untuk bisa bekerja bakti guna menutup tanggul dahulu dengan karung yang diisi material. Kemudian kalau robnya sudah turun akan kita buka lagi,’’ katanya.
Menurutnya, untuk mengatasi banjir di Kabupaten Pekalongan itu memerlukan adanya dua cara yang harus dilakukan. Yang Pertama, dengan pengendalian rob kemudian apabila sudah selesai kemudian dilanjutkan dengan cara yang kedua yaitu pompanisasi di kanan kiri tanggul.
Pihaknya, telah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menyelesaikannya.
‘’Jadi Insyaallah dengan cara seperti itu kita sudah mempunyai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti BBWS, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menanggulangi,” ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait