SEMARANG, iNews.id - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo akhirnya memberikan solusi untuk persoalan jarak zonasi sekolah yang banyak dikeluhkan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Dia meminta agar Dinas Pendidikan memperpendek jarak zonasi.
Hal ini diputuskan setelah Ganjar mengumpulkan tim PPDB 2020 dalam rapat evaluasi di kantornya, Selasa (23/6/2020). Evaluasi dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat yang muncul selama proses PPDB berlangsung.
"Nantinya setiap calon siswa yang berada di lingkungan satu RW dengan sekolah, maka otomatis akan diterima karena jaraknya pasti dekat dengan sekolah," kata Ganjar.
Ganjar paling menyoroti persoalan jarak zonasi karena menerima banyak laporan keluhan soal jarak zonasi sekolah yang ditetapkan selama ini. Ada beberapa kasus, rumah calon siswa berdekatan dengan sekolah, namun terlempar ke sekolah lain karena patokan jarak yang digunakan kantor desa.
"Ini fakta dan terjadi. Dia rumahnya nempel di sekolah, tapi tergeser karena jarak kantor kelurahan dengan sekolah lebih jauh. Hal-hal semacam ini harus dibenahi," katanya.
Selain zonasi sekolah, dalam rapat tersebut juga dibahas banyak hal seperti surat keterangan domisili (SKD), sertifikat kejuaraan dan lainnya. Satu per satu persoalan dievaluasi Ganjar bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri beserta panitia PPDB lainnya.
Ganjar juga menyoroti persoalan beberapa kecamatan di Jateng yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri. Setidaknya, ada 17 kecamatan di berbagai daerah di Jateng yang tidak memiliki fasilitas SMA/SMK atau SLB negeri.
Dia mengusulkan ada solusi khusus, yakni membuka kelas jarak jauh di daerah-daerah itu atau membangun sekolah baru. Dia meminta Dinas Pendidikan segera menghitung kemungkinan penerapan sekolah jarak jauh. Sambil menyiapkan itu, dia juga meminta Dinas Pendidikan mulai memetakan daerah mana yang bisa dibangun sekolah baru.
"Sekolah jarak jauh ini yang bisa segera direalisasikan, bisa menggunakan fasilitas SMP di daerah itu. Pemprov siap membiayai. Tinggal saya minta Dinas Pendidikan segera membicarakan hal ini dengan bupati/wali kota terkait pemanfaatan fasilitas SMP di sana," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Jumeri membenarkan selama ini jarak zonasi diukur dari RW setempat. Namun, masalah terkait zonasi sudah dipecahkan.
"Jadi kalau ada calon siswa yang tempat tinggalnya satu RW dengan sekolah, maka langsung diterima," ucapnya.
Jumeri juga mengomentari terkait beberapa daerah yang tidak memiliki sekolah. Untuk memfasilitasi calon siswa dari daerah yang tidak memiliki sekolah, pihaknya telah memberikan poin khusus bagi mereka sebesar 2,25. Poin itu setara dengan nilai sertifikat tingkat kabupaten yang dapat digunakan untuk bertarung melalui jalur prestasi.
"Jadi, anak-anak dari daerah yang tidak memiliki fasilitas sekolah itu, bisa mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah terdekat dengan tambahan poin 2,25. Calon siswa bisa masuk menggunakan poin nilai rapor, poin kejuaraan dan tambahan poin 2,25 itu," katanya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait