3.998 Desa Rawan Longsor dan Banjir, BPBD Jateng Pasang 60 Alat EWS

SEMARANG, iNews.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah memetakan 35 kabupaten/kota di provinsi ini yang rawan terjadi bencana pada musim hujan tahun ini.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Sarwa Pramana mengatakan, berdasarkan identifikasi yang dilakukan, tercatat sebanyak 3.998 desa rawan bencana alam. Rinciannya, 1.864 desa dari 336 kecamatan berpotensi banjirdan 2.134 desa dari 344 kecamatan berpotensi terjadi longsor.

Sarwa menyebutkan ,puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada Januari hingga Februati 2019 dengan curah hujan diperkirakan mancapai 300-400 mm.

Menurut dia, daerah yang berpotensi terjadi banjir akibat tingginya curah hujan tersebut antara lain, Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Purworejo. "Banjir juga berpotensi terjadi di wilayah pantai utara dari Kabupaten Brebes hingga Rembang, kemudian wilayah pantai selatan," kata Sarwa, Jumat (4/1/2019).

Daerah yang berpotensi terjadi bencana alam tanah longsor, kata dia, berada wilayah pegunungan, dan paling besar berpotensi di wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan Banyumas.

Sarwa menjelaskan pihaknya telah memasang puluhan alat peringatan dini (early warning system) untuk mengurangi risiko bencana dan jumlah korban.

"Kita sudah pasang 60 alat early warning system, untuk antisipasi tanah bergerak atau longsor," katanya.

Selain bencana banjir dan tanah longsor, Provinsi Jateng juga memiliki ancaman bencana tsunami yakni, di pesisir selatan yaitu Kabupaten Cilacap, Purworejo, Kebumen, dan Wonogiri.

"Sudah kita pastikan alat EWS (early warning system) dalam kondisi baik, kita punya sembilan digital video broadcast, tiga warning receiver system, dua sirine tsunami, enam pendeteksi gempa, dan tujuh sensor akselerograf," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan jumlah bencana alam di Jateng mengalami penurunan, dengan rincian pada 2017, terdapat 2.463 bencana, kemudian di 2018 menurun menjadi 1.734 bencana.

"2017 jumlah kerugian akibat bencana mencapai Rp87 miliar, sedangkan 2018 turun menjadi Rp47 miliar. Ini karena masyarakat makin paham mitigasi bencana," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki