Ajak Warga Jaga Aset Pemerintah dari Anarkis, Wali Kota Solo: Polri TNI Saja Tidak Cukup

SOLO, iNews.id - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengajak warga ikut menjaga aset-aset pemerintah dari tindakan anarkis, radikalisme, premanisme dan intoleran. Dia menilai, warga harus turun tangan jika jumlah TNI Polri tidak cukup.

"Saya menilai jika hanya Polri dan TNI saja tidak cukup, tetapi peran semua elemen masyarakat ikut menjaga keamanan dari tindakan anarkis sangat dibutuhkan," kata pria yang akrab disapa Rudy itu, di Pendapa Gede Balai Kota Solo, Senin (19/10/2020).

Baca Juga

Soroti Demo Anarkis Pelajar, BPIP Sebut Pendidikan di Sekolah Masih Bermasalah

Pada acara Deklarasi Damai Menolak Segala Bentuk Anarkis dan Kekerasan, serta Kerusuhan Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka itu juga dihadiri Komandan Korem 74/Warastratama, Kolonel Infantri Rano Tilaar, Kepala Polres Kota Solo, Kombes Pol Ade S Simanjutak, Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Solo, ormas, dan tokoh masyarakat lainnya.

Rudy dalam deklarasi itu, untuk mengingatkan kembali bagi warga yang ingin menyampaikan pendapatnya baik kepada pemerintah Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, maupun pemerintah pusat atau ke lembaga atau elemen lainnya di kota dilaksanakan secara tertib.

Baca Juga

Organisasi Kepemudaan Ambon Minta Kapolda Bebaskan 2 Mahasiswa Tersangka Demo Anarkistis

Peristiwa pada 1998, kata Rudyatmo merupakan pengalaman terakhir bagi Solo. Dia berharap jangan sampai terulang kembali di daerah ini.

Pemerintah daerah membangunan Solo dengan cara mengumpulkan retribusi warga masyarakat yang mulai dari Rp1.000 hingga jutaan rupiah masuk Pendapatan Asli Daerah. Solo tidak memiliki sumber daya alam yang bisa mendukung untuk pembangunan. Jika ada yang merusak tentunya rakyat itu yang dirugikan.

Baca Juga

Ormas Jabar Deklarasi Tolak Demo Anarkistis, Pangdam: Anarkisme Merugikan Semua

"Saya tetap menyampaikan dengan hormat kepada siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat silahkan datang ke Balai Kota Solo, dengan cara musyawarah mufakat pasti akan ditemui, yang penting penyampaian pendapat itu ada solusinya. Jika menyampaikan soal UU pasti aspirasi akan dikirimkan ke pemerintah pusat," kata Rudy.

Editor: Nani Suherni