Banjir Meluas, Jumlah Pengungsi di Kudus Bertambah

KUDUS, iNews.id - Jumlah pengungsi korban banjir di Kabupaten Kudus terus bertambah. Jumlahnya kini menjadi 643 orang dan tersebar di sembilan titik pengungsian.

"Warga yang mengungsi tersebar di sembilan tempat pengungsian yang disediakan pemerintah maupun masyarakat," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Mundir, Senin (2/1/2023.

Baca Juga

Jalan Jalur Pantura Kudus Banjir Timbulkan Kemacetan Panjang

Menurut dia, warga dari desa-desa yang dilanda banjir di Kecamatan Jati, Undaan, dan Mejobo di antaranya mengungsi di Gedung DPRD Kudus, tempat ibadah, balai desa, gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sekolah dasar, dan tempat pendidikan Al Quran.

Ia mengatakan, warga yang mengungsi karena permukiman mereka kebanjiran, jumlahnya meningkat signifikan dari sebanyak 149 orang pada 31 Desember 2022 karena banjir meluas.

Baca Juga

495 Warga Korban Banjir Kudus Mengungsi di Balai Desa

Data BPBD menunjukkan banjir melanda 17 desa di wilayah Kecamatan Jati, Undaan, Mejobo, dan Kaliwungu. Banjir melanda Desa Jati Wetan, Jetis Kapuan, dan Tanjung Karang (Kecamatan Jati), Desa Ngemplak, Karang Rowo, Wates, dan Undaan Lor di (Kecamatan Undaan), Desa Kirig, Payaman, Gulang, Temulus, Kesambi, Mejobo, dan Hadiwarno (Kecamatan Mejobo), serta Desa Setrokalangan, Kedungdowo, dan Banget (Kecamatan Kaliwungu).

Baca Juga

Dampak Banjir Kudus Meluas, 17 Desa di 4 Kecamatan Tergenang

"Warga yang mengungsi dari tiga kecamatan, karena dari Kecamatan Kaliwungu belum ada yang mengungsi," kata Mundir.

Mundir mengatakan, pemerintah daerah sudah menyalurkan bantuan logistik ke tempat-tempat pengungsian warga yang terdampak banjir, termasuk pengungsian yang disediakan oleh pemerintah desa. Bantuan bagi warga yang terdampak banjir juga datang dari masyarakat dan perusahaan.

Baca Juga

Banjir Jateng, Ratusan Warga Kudus Mulai Mengungsi

"Kami berharap, jika ada bantuan koordinasi dengan masing-masing koordinator di tempat pengungsian, sehingga bantuannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan," katanya.

Mundir menyampaikan, pemerintah desa juga diperkenankan menggunakan anggaran desa untuk menangani dampak banjir.