Batasi Pendatang, Banyumas Akan Lakukan Penyekatan di Daerah Perbatasan

BANYUMAS, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas akan melakukan penyekatan di daerah perbatasan dalam rangka membatasi pendatang guna mengendalikan penyebaran Covid-19. Untuk itu, Pemkab akan menggandeng kabupaten tetangga.

"Untuk lokasi baru diputuskan lima tempat, serentak, dan mengajak bekerja sama dengan kabupaten tetangga," kata Bupati Banyumas Achmad Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu (20/1/2021).

Baca Juga

Gelapkan Proyek Rp4,79 Miliar, Mantan Anggota DPRD Banyumas Ditahan Kejari

Dia tidak menyebutkan secara rinci lokasi titik penyekatan tersebut, hanya mengatakan bahwa lokasinya sama dengan lokasi penyekatan sebelumnya, jalan utama di perbatasan antar-kabupaten.

Menurut dia, penyekatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk pendatang tapi juga setiap orang yang keluar-masuk wilayah Banyumas.

Baca Juga

Gara-Gara Acara Keluarga, 8 Warga Banyumas Selamat dari Tragedi Sriwijaya Air

Dalam hal ini, kata dia, setiap orang yang keluar-masuk wilayah Banyumas wajib menunjukkan surat hasil tes cepat antigen negatif.

Baca Juga

Cerita 8 Penumpang Sriwijaya Air asal Banyumas Selamat Gegara Gagal Berangkat

Warga yang tidak memiliki surat keterangan tersebut, dia mengatakan, bisa menjalani pemeriksaan di fasilitas pemeriksaan antigen berbayar yang disediakan oleh rumah sakit swasta di lokasi penyekatan. "Kami akan bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk menyediakan layanan tes antigen," katanya.

Mengenai kebijakan bagi warga Banyumas berpenghasilan rendah yang bekerja di kabupaten tetangga, Bupati mengatakan bahwa hal itu akan ada dalam klausul surat keputusan yang sedang disusun. "Kita tidak kaku. Nanti bisa kita bicarakan, ada antigen gratis untuk hal khusus," katanya.
 
Sementara, Pemkab Cilacap akan mengkaji kebijakan Pemkab Banyumas yang melakukan penyekatan di perbatasan dan mewajibkan setiap orang yang keluar-masuk daerah itu menunjukkan hasil tes antigen negatif.

Baca Juga

Pemkab Banyumas Pertimbangkan Relokasi Korban Tanah Bergerak di Dusun Semaya

"Besok (hari ini) kami rapatkan dengan Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Kami rapatkan untuk menyikapi (kebijakan) yang dari Banyumas, nanti akan kami analisis kelebihan dan kekurangannya," kata Sekretaris Daerah Cilacap Farid Ma'ruf saat dihubungi, Rabu (20/1/2021).

Ia mengakui kebijakan yang bakal diterapkan Pemkab Banyumas memiliki kelebihan karena dengan adanya tes antigen akan lebih aman dan dapat mengendalikan penyebaran Covid-19.

Akan tetapi pertanyaannya, kata dia, apakah semua orang yang akan masuk Cilacap atau Banyumas mampu untuk melakukan tes antigen mandiri atau berbayar.

"Karena kalau kami lihat, banyak yang bingung, ada bakul pisang (dari Cilacap) yang akan ke Banyumas harus rapid test (tes cepat, red.) antigen, biayanya Rp250 ribu kan, ini kelemahannya.  Akan kami rapatkan," katanya.

Disinggung mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah berjalan selama 10 hari di Kabupaten Cilacap, dia menilai warga setempat telah mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam PPKM.

"Kalau malam, alhamdulillah sudah sepi. Warung-warung tutup sesuai dengan instruksi Bupati," katanya. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat mematuhi ketentuan jam malam dan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan selama pelaksanaan PPKM yang akan berlangsung hingga tanggal 25 Januari 2021.

Kendati demikian, dia mengakui kondisi pada siang hari berbeda dengan malam karena masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. "Mungkin karena malamnya enggak boleh (ada aktivitas), siangnya banyak sekali," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan pantauan, pelanggaran yang terjadi selama 10 hari pelaksanaan PPKM di Kabupaten Cilacap tidak terlalu signifikan terutama yang berkaitan dengan jam malam.

Akan tetapi untuk pelanggaran protokol kesehatan khususnya penggunaan masker, kata dia, masih sering ditemukan sehingga operasi tetap dilaksanakan secara rutin setiap hari.

Editor: Ahmad Antoni