Bawaslu Jateng Sesalkan Pengusiran Ketua Bawaslu Sukoharjo oleh Saksi Paslon JosWi

SUKOHARJO, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, merespons keras pengusiran Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Bambang Muryanto oleh saksi paslon bupati-wakil bupati nomor urut 2, Joko Santosa-Wiwaha Aji Ssntoso (JosWi). Bambang diusir saat monitoring rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK di Kecamatan Baki, Sabtu (12/12/2020).

Anggota Bawaslu Jateng Divisi SDM, Sri Sumanta mengatakan pengusiran Ketua Bawaslu Sukoharjo oleh saksi paslon nomer urut 2 itu seharusnya tak perlu terjadi.

Baca Juga

Bawaslu Telusuri Dugaan Politik Uang Pilkada 4 Daerah di Jateng

Pasalnya, Bawaslu kabupaten bertugas di wilayah kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak salah saat Bawaslu kabupaten melakukan monitoring perhitungan suara.

Baca Juga

Tak Puas Hasil Rekapitulasi Suara, Bawaslu Minta Paslon Pilkada Tempuh Jalur Hukum

"Pada prinsipnya, Bawaslu itu bertugas ada wilayahnya. Bawaslu kabupaten bertugas di wilayah kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya. Tak salah ketika Bawaslu kabupaten turut (hadir) di acara (monitoring) tersebut," kata anggota Bawaslu Jateng Divisi SDM, Sri Sumanta, Minggu (13/12/2020).

Menurutnya, apa yang dikerjakan Bambang selaku Ketua Bawaslu kabupaten sudah sesuai dengan kewenangan dan porsi tugas yang dimilikinya.

Baca Juga

Bawaslu Sebut 95 ASN di Jateng Terindikasi Tak Netral Selama Pilkada

"Jadi (monitoring/supervisi Panwascam) itu menjadi tugas, kewenangan sekaligus kewajiban dari Bawaslu kabupaten untuk melaksanakan amanat Undang - Undang (UU). Maka justru salah ketika Bawaslu tidak hadir melakukan pengawasan," ujarnya.

Baca Juga

Pemungutan Suara, Bawaslu Sebut Pilbup Semarang Tak Ada Pelanggaran Menonjol

Namun begitu, dalam kejadian pengusiran tersebut, Sumanta juga tidak ingin menyalahkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebagai penyelenggara rapat pleno terbuka.

Tetapi yang perlu dipahami bersama adalah, harus saling menghormati tugas dan wewenang masing - masing lembaga penyelenggara Pemilu.

"Memang betul yang mempunyai wilayah saat rekapitulasi itu adalah PPK sebagai penyelenggara. Tetapi harus sama - sama dipahami, saling menghormati tugas, wewenang dan kewajiban masing - masing penyelenggara Pemilu. Termasuk peserta Pemilu, dalam hal ini saksi harus betul- betul paham tugasnya apa," ujarnya.

Mengingat rapat pleno rekapitulasi itu sifatnya terbuka untuk umum, tidak tertutup untuk umum. Sehingga siapapun boleh berada di sana menyaksikan. Jadi itu dibuka, dan terbuka untuk umum sudah sangat jelas. "Bahkan amanat UU, rekapitulasi ini harus di tempat yang dapat disaksikan oleh masyarakat dengan jelas," katanya.

Terpisah, mantan Ketua KPU Kota Solo periode 2014-2018, Agus Sulistyo menambahkan, rapat pleno dilaksanakan oleh PPK, sedangkan yang menjadi peserta adalah paslon yang diwakili saksi, diawasi oleh pengawas pemilihan atau Panwascam.

"Jadi poinnya Bawaslu Kabupaten/Kota itu tugasnya sudah jelas melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan. Di luar itu, siapapun yang mengganggu ketertiban, maka pihak keamanan wajib untuk menertibkan," ujarnya. 

Editor: Ahmad Antoni