Begini Ketatnya Seleksi Penerimaan Calon Taruna Akmil di Kodam IV/Diponegoro

SEMARANG, iNews.id – Pelaksanaan penerimaan calon prajurit TNI AD melalui proses tahapan yang sangat ketat dan selektif. Itu bisa dilihat saat Sidang Parade Penerimaan Calon Taruna Akademi Militer TA 2021 Tingkat Subpandasus Kodam IV/Diponegoro di Balai Diponegoro, Semarang, Senin (14/6/2021).

Sidang Parade Penerimaan Calon Taruna Akmil dipimpin oleh Aspers Kasdam IV/Diponegoro Kolonel Inf Hendi Ahmad Pribadi mewakili Pangdam IV Diponegoro.

Baca Juga

Pangdam IV/Diponegoro Ingatkan Para Nakes Perhatikan SOP Penanganan Pasien Covid-19

Aspers yang membacakan amanat Pangdam mengatakan bahwa sasaran yang dicapai dalam kegiatan Sidang Parade ini adalah untuk memenuhi alokasi penerimaan Taruna Akmil TA 2021 Panda IV/Diponegoro sebanyak 53 orang, dengan kriteria lulus kesehatan, jasmani, psikologi, mental ideologi serta akademik.

Berdasarkan data yang ada, saat ini jumlah pendaftar yang diajukan untuk ikut sidang parade sebanyak 469 orang, sementara alokasi jumlah personel untuk mengikuti seleksi tingkat Panda di Rindam IV/Diponegoro sebanyak 6x alokasi penerimaan yaitu 318 orang, terdiri dari 305 orang sumber regular dan 13 orang sumber spotting Panda.

Baca Juga

Pangdam IV/Diponegoro Bentuk Tim Khusus Awasi Ketat Warga Kudus Disiplin Prokes

Terkait hal tersebut, Pangdam IV Diponegoro telah memerintahkan kepada semua tim yang terlibat agar benar benar bertindak jujur dan objektif dalam menentukan calon Taruna. Sebab ini penting dalam mendapatkan profil calon Prajurit yang berkualitas. “Pilihlah calon yang terbaik diantara semua calon yang ada,” katanya.

Baca Juga

Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah Meningkat, Pangdam IV/Diponegoro: Alarm bagi Semua

Pangdam juga mengucapkan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang sama sebagai calon Taruna Akmil. Tidak ada pengecualian dari segi ekonomi maupun kalangan.

Oleh karena itu, Komando telah mengambil kebijakan untuk menggunakan Barcode dalam setiap tahapan seleksi guna meminimalisir kecurangan dan kesalahan yang bisa mengarah kepada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).