Buron 6 Tahun, Terpidana Korupsi SUTR Ditangkap di Banyumas

Saladin Ayyubi, Antara ยท Kamis, 26 Juli 2018 - 21:16 WIB
Buron 6 Tahun, Terpidana Korupsi SUTR Ditangkap di Banyumas
Terpidana kasus korupsi proyek pengadaan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Tjiptadi Karto Sudarmo (dua dari kiri) saat digelandang petugas. (FOTO:iNews.id/Saladin Ayyubi)

PURWOKERTO, iNews.id - Petugas gabungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Kejaksaan Agung dibantu Kejaksaan Negeri Banyumas, Jawa Tengah menangkap Tjiptadi Karto Sudarmo (69) seorang terpidana kasus korupsi yang menjadi buronan sejak tahun 2012.

Terpidana yang sudah buron selama enam tahun itu dieksekusi di rumahnya di Desa Kedungpring RT 06 RW 02, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Saat ini, terpidana tersebut telah dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto untuk menjalani hukuman.

"Tadi siang, kami tiba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas dalam rangka melaksanakan tugas untuk menangkap buronan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara. Saya memimpin langsung penangkapan terpidana perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara," kata Kepala Kejai Kutai Kartanegara Kasmin, didampingi Kepala Kejari Banyumas R Raharjo Yusuf Wibisono, saat menggelar konferensi pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (26/7/2018) malam.

Menurut dia, eksekusi terhadap Tjiptadi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1065 K/Pid.Sus/2011 tanggal 24 Juli 2012. Dalam hal ini, Tjiptadi menjadi kuasa penyedia barang terlibat kasus korupsi sebuah proyek pengadaan serta pemasangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 3,25 MM2 dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) TC 3,25 serta pengadaan genset 50 KVA di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005-2006 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,082 miliar.

Tetapi setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tenggarong, Tjiptadi divonis bebas, sehingga jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum berupa kasasi.

Akhirnya, Mahkamah Agung menyatakan Tjiptadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memutuskan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

"Namun setelah adanya putusan Mahkamah Agung, ternyata Tjiptadi sudah tidak berada di wilayah hukum Kejari Kutai Kartanegara atau berada di luar Kalimantan sejak tahun 2012,” ujar Kasmid. 


Editor : Kastolani Marzuki