Ganjar Dukung Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah yang Tak Laksanakan PPKM Darurat

SEMARANG, iNews.id  - Pemerintah akan mulai memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 Juli besok. Sebanyak 122 Kabupaten/Kota di Jawa Bali baik dengan asesment situasi pandemi level 4 dan 3 menjadi target sasaran.

Seluruh daerah yang menjadi target PPKM Darurat diminta melaksanakan program itu dengan baik. Tidak boleh ada kepala daerah yang tidak melaksanakan. Sebab, sanksi tegas sudah menanti, mulai teguran lisan, tertulis sampai pemberhentian sementara selama tiga bulan.

Baca Juga

PPKM Darurat, Ganjar: Kalau Tidak Penting Tidak Usah Pergi-pergi Dulu

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo setuju dengan sanksi itu. Dengan begitu, maka pelaksanaan PPKM Darurat bisa berjalan serentak dan sukses.

"Saya setuju, sehingga kita bisa serentak. Kan memang bisa disanksi seperti itu, dalam Undang-Undang Pemdanya memang bisa. Kalau tidak melakukan sebuah perintah yang sudah diatur dalam regulasi, bisa mendapatkan sanksi," kata Ganjar, Jumat (2/7/2021).

Baca Juga

Seluruh Daerah di Jateng Berlakukan PPKM Mikro Darurat, Ganjar: Jangan Panik

Dia mengatakan, PPKM Darurat yang akan dihelat mulai besok hingga 20 Juli mendatang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah dengan taat. Dirinya sudah memerintahkan kepada seluruh Bupati/Wali Kota di Jateng untuk ikut dan menundukkan diri pada regulasi tersebut.

Editor: Ahmad Antoni