Ganjar ke Pejabat Pemkab Banjarnegara: Sikat Semua Pungli, Nggak Boleh Ada Lagi Setoran-setoran

BANJARNEGARA, iNews.id - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memenuhi janjinya mendatangi Banjarnegara. Setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditangkap KPK, Ganjar memang berjanji akan datang ke Banjarnegara dan menemui jajaran pejabat di sana.

Kedatangan Ganjar disambut oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin. Setelah ngobrol sebentar secara tertutup, Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di pendopo Banjarnegara yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.

Baca Juga

Bupati Banjarnegara Ditahan KPK, Puluhan Mantan Kades Gelar Doa Bersama

Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.

Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.

Baca Juga

Video Sel Tahanan Tersangka Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Digeledah

"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?," tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu. Dan semuanya serentak menjawab setuju.

"Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara," ujarnya. Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu. Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah ditandatangani.

Baca Juga

Pastikan LHKPN Sesuai Aset, KPK Akan Bongkar Transaksi Keuangan Bupati Banjarnegara

"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telepon pak Wakil Bupati dan responnya bagus," katanya.

Baca Juga

Bupati Banjarnegara Ditahan KPK, Ganjar: Ini Jadi Pembelajaran buat Semua Kepala Daerah

Dia mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri. Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.

"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya," ujarnya.

"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.

Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.

Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.

"Kami sudah menunggu lama pembinaan dari pak Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuai perintah pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu," katanya.

Syamsudin menambahkan, pihaknya siap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Seluruh OPD juga sudah sepakat dan siap untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas.

Editor: Ahmad Antoni