Gibran Soroti Hasil Pemilihan Ketua Taekwondo Solo

SOLO, iNews.id – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyoroti hasil pemilihan Ketua Pemkot Taekwondo di wilayah setempat. Hasil pemilihan mendapat testimoni negatif dari orang tua murid menyusul kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan Ketua Pengkot Taekwondo Solo berinisial DS. 

Gibran mengaku mendapat banyak keluhan dari para orang tua murid. Banyak orang tua yang tidak terima atas kejadian tersebut. Pergantian Ketua Pengkot juga mendapat testimoni negatif dari para orang tua. 

Baca Juga

WHO Cabut Status Darurat Covid-19, Vaksinasi di Solo Jalan Terus

"Dengan adanya ketua Pengkot yang baru, masih banyak orang tua korban yang tidak terima. Orang tuanya banyak testimoni negatif tentang ketua Pengkot yang baru," ujar Gibran, Selasa (9/5/2023). 

Dikatakannya, Ketua Pengkot Solo yang baru dinilai memiliki kedekatan dengan DS. 

Baca Juga

Penumpang Bus Batik Solo Trans Diduga Jadi Korban Hipnotis

Meski demikian, lanjut Gibran, apa yang disampaikan oleh orang tua belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Untuk urusan hukum saya kembalikan ke polres, ya masih ada asas praduga tak bersalah, saya enggak mau nuduh-nuduh. Tapi ini bukan masalah aturan, AD/ART, ini masalah hati ya. Harusnya dojang tempatnya DS (tersangka pelecehan seksual) sudah tidak beroperasi lagi. Apalagi orang lama di dalamnya harusnya jangan terlibat lagi," katanya.

Baca Juga

Gibran Ingin Lihat Aksi Lionel Messi, Timnas Argentina Main di Solo?

Ketua Umum KONI Solo, Lilik Kusnandar mengaku telah memberikan saran sebelum Pengkot Taekwondo Solo memilih ketua baru.

Baca Juga

Polisi Tangkap 2 Pelaku Pembunuhan Pria yang Mayatnya Mengapung di Bengawan Solo

"Jauh sebelum muskot, dojang-dojang saya kumpulin. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat saya memberi usul untuk mengangkat tokoh di luar Taekwondo," katanya.

Lilik mengungkapkan, pihak Pengkot tidak menggubris masukan tersebut. Bahkan KONI dinilai terlalu mengintervensi kebijakan Pengkot Takewondo Solo.

"Dojang-dojang itu tidak mau, terus saya dibenturkan dengan AD/ART dan sebagainya,” katanya. 

Lilik menambahkan, pihaknya tidak punya kuasa untuk ikut terlibat dalam kepengurusan Pengkot.

"Tidak bisa, karena itu ada garis koordinasinya sendiri. Yang bertanggungjawab itu Pengprov,” ucapnya. 

Editor: Ary Wahyu Wibowo