GP Ansor Apresiasi Langkah Pemkot Solo dan DKI Hadapi Virus Korona

JAYAPURA, iNews.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Solo dan Provinsi DKI Jakarta merespons dampak penyebaran virus korona. Langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah setempat dalam mencegah virus tersebut menyebar.
"Langkah Pemkot Solo dan Pemprov DKI layak diapresiasi. Sudah seharusnya pemerintah menunjukkan kepedulian dalam penanganan virus korona. Ini bentuk antisipasi karena penyebaran virus terhitung masif, jadi jangan dianggap sepele," kata Yaqut, di sela kegiatan Konferensi Wilayah ke-1 PW GP Ansor Papua, di Abe Pura, Jayapura, Sabtu (14/4/2020) siang.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini, pemerintah harus terbuka. Transparansi dalam penanganan kasus korona ini diperlukan untuk mempercepat penanganan.
"Lakukan transparansi dalam penanganan, jangan terkesan diam-diam karena masyarakat butuh informasi yang jernih dan jelas," ucapnya.
Menurut Gus Yaqut, permintaan WHO yang meminta pemerintahan Joko Widodo mengumumkan atau memberlakukan keadaan darurat harus segera ditanggapi. Respons cepat pemerintah dibutuhkan agar penularan tidak meluas dan memberikan rasa aman warga.
"Identifikasi klaster-klaster. Tutup celah munculnya klaster baru. Tidak usah ragu untuk melakukan isolasi, karantina. Untuk itu harus disiapkan tempat khusus karantina," katanya.
Dia menyarankan, agar pemerintah melakukan tindakan stabilisasi ekonomi nasional. Yakni, memprioritaskan stabilitas harga pangan dan ketersediaan terutama dari aksi panic buying, terutama memasuki bulan Ramadan di mana tingkat konsumsi cenderung naik.
Kemudian mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan Industri untuk menjamin kegiatan produksi tetap terjalan. Selanjutnya, menginstruksikan Menteri Keuangan, Gubernur BI, serta OJK untuk dapat meyakinkan investor bahwa kondisi bisnis masih berjalan baik meski dalam fase turbulensi akibat dampak virus korona.
"Sudah cukup kekacauan informasi yang kemarin dilakukan. Jangan lagi ada pejabat atau pihak yang tidak kompeten ikut memberikan informasi sembarangan. Harus satu pintu biar situasi tidak gaduh," ucapnya.
Editor: Nani Suherni