Hari Kelima, Korban Gusuran Tol Batang Masih Bertahan di Gedung DPRD

KENDAL, iNews.id – Warga delapan desa yang tergusur Jalan Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah (Jateng), sudah memasuki hari kelima menginap di halaman DPRD Kendal. Warga akan bertahan menginap di gedung wakil rakyat itu sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Pantauan iNews, Selasa (1/5/2018) siang, kondisi warga semakin memprihatikan. Warga tidur dengan alas seadanya dan berteduh di bawah tenda tanpa dinding.

Warga Desa Nolokerto, Warti, mengatakan, untuk makanan, mereka mengumpulkan uang untuk membeli bahan makan dan memasaknya bersama-sama. Terkadang warga juga mendapat bantuan makanan dari warga lain. “Ada juga bantuan makanan dari perusahaan yang simpati dengan kondisi kami,” paparnya.

Warga lain, Suparjo mengungkapkan, untuk beristirahat atau tidur, kaum ibu dan anak diinapkan dalam gedung DPRD. Sementara para laki-laki tidur di parkiran. Sejauh ini, sudah ada satu anak yang dirawat di rumah sakit. “Tapi, sakitnya sebelum menginap di DPRD. Anak itu sepulang dari pondok sudah sakit dan ikut menginap di sini,” kata Suparjo.

Warga Sumbersari, Kasipan mengatakan, warga akan tetap bertahan di parkiran DPRD hingga upaya wakil rakyat menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat berhasil. Warga optimistis usaha itu membuahkan hasil. “Kami belum memikirkan aksi selanjutnya jika upaya yang dilakukan DPRD masih gagal,” ujarnya.

Malam sebelumnya, anggota DPRD Kendal dipimpin Ketua DPRD Prapto Utono menyambangi dan berdialog dengan warga. Prapto mengatakan, DPRD akan menempuh jalur politik untuk menyikapi masalah eksekusi paksa rumah warga yang terdampak Jalan Tol Semarang-Batang. Pada tanggal 3 dan 4 Mei 2018, kurang lebih 10 orang perwakilan dari masyarakat korban eksekusi paksa jalan tol didampingi oleh pimpinan DPRD Kendal akan bermediasi dengan Komisi V DPR.

Kedatanga mereka akan diterima oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dihadiri Ombudsman, staf presiden, Komnas HAM, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kami akan menanyakan apakah masih ada kemungkinan tuntutan warga dapat dikabulkan. Langkah hukum telah ditempuh, maka kami mencoba dengan langkah politik,” ujarnya.

Prapto Utono mengungkapkan, dulu sudah pernah digelar pertemuan dengan staf kepresidenan membahas pembangunan proyek Tol Semarang-Batang yang melintasi Kabupaten Kendal. Namun, hasilnya kurang maksimal. “Karena itu, kami akan ke pemerintah pusat untuk menanyakan kasus yang terjadi di Kendal,” ujarnya.