Ini Penjelasan Kejaksaan Agung terkait Penyitaan Benteng Vastenburg Solo

SOLO, iNews.id - Tanah kawasan Benteng Vastenburg Solo disita atas kasus korupsi Benny Tjokrosaputro yang diputuskan oleh hakim di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus), 26 Oktober 2021. Penyitaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kamis (27/7). 

Benny diketahui menjadi terpidana atas kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan telah divonis oleh Kejari Jakpus seumur hidup serta denda sebesar Rp6.078.500.000.000. Adanya vonis tersebut, otomatis Benny berutang dengan negara sebesar uang yang dimaksud.

Baca Juga

Kejari Jakpus Sita Benteng Vastenburg Solo, Diduga terkait Kasus Korupsi Benny Tjokrosaputro

Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Dr. Undang Mugopal mengatakan, salah satu cara untuk menutup hutang tersebut yakni melakukan tracing (pelacakan) aset milik Benny.

"Kebetulan yang di wilayah Solo berdasarkan hasil penelusuran, pemetaan ada aset milik Benny Tjokro di kabupaten Sukoharjo dan di Kota Solo. Tadi pagi sudah kami lakukan eksekusi," katanya di Kantor Kejari Solo.

Baca Juga

Polisi Tangkap 8 Pemuda saat Asyik Pesta Miras di Pasar Kadipolo Solo

Undang memerinci, total ada 42 bidang tanah yang disita oleh Kejagung dalam kasus ini. Perinciannya, 7 bidang tanah di Solo dengan total luasan 43,216 meter persegi dan 35 bidang tanah di Sukoharjo dengan total luas 83,300 meter persegi.

Baca Juga

Revitalisasi Keraton Solo Ditarget Mulai Oktober 2023, PB XIII Singgung 2 Pohon Beringin

"Ke depan akan dilakukan pelelangan. Berapa pun hasilnya akan di masukkan ke kas negara sebagai pembayaran hutang. Kalau belum sampai 6 triliun untuk Beni Tjokro, kami cari lagi aset yang lainnya," ujarnya.

Undang menambahkan, selain melakukan eksekusi, pihaknya juga melakukan penyerahan kepada Pusat Pemulihan Aset Jaksa Agung untuk segera diproses agar bisa masuk ke pelelangan.

Baca Juga

Melihat Stadion Manahan Solo, Lokasi Final Piala Dunia U-17

"Tadi juga itu proses melakukan eksekusi kemudian diserahkan untuk diproses sesegera mungkin agar bisa masuk di pelelangan. Kemudian juga kami titipkan ke pejabat pemerintah di sini. Supaya jangan beralih haknya," ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni