Jika Pilkada Ditunda, 270 Kepala Daerah Harus Diisi Pelaksana Tugas

SEMARANG, iNews.id - Pengamat Kebijakan Publik Pudjo Rahayu Risan menilai munculnya desakan penundaan Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Covid-19 yang kian masif. Jika hal tersebut dilaksanakan, maka ada 279 kepala daerah diisi pelaksana tugas.

Pudjo mengatakan, selama ini ada dua pilihan yang menjadi pertimbangan maupun perdebatan yakni kesehatan dan ekonomi. Namun, kali ini bertambah satu yakni menyangkut demokrasi.

Truk Pengangkut Roti Tabrak Tronton di Tol Cipularang, 2 Orang Tewas

“Ini menarik, karena biasanya dua pilihan antara kesehatan dan ekonomi. Sedangkan pada proses Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 belum tuntas maka perdebatannya menjadi pilihan antara kesehatan dengan demokrasi,” kata Pudjo, Minggu (20/9/2020).

“Bahkan bisa-bisa menjadi tiga variabel ekonomi, kesehatan dan demokrasi. Jalan yang paling gampang dan pintas ya Pilkada Serentak 2020 ditunda,” ujar Pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang ini.

Aksi Mbak Ida Pamer Celana Dalam di Medsos Jangan Ditiru, Pengamat: Dia Ingin Populer

Namun menurutnya, apabila Pilkada 2020 itu ditunda atau diundur akan muncul risiko dan konsekuensi. Karena ada sebanyak 270 kepala daerah yang harus diisi pelaksana tugas (Plt) Atau Penjabat (Pj).

“Tentu hal ini juga ada konsekuensinya yakni roda pemerintahan tidak bisa berjalan secara optimal,” ucapnya.