Kader PKB Diminta Wajib Berkhidmat ke NU, Termasuk dalam Pencalonan Pilkada 2020

SALATIGA, iNews.id - Kader maupun pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diminta untuk terus berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini dilatarbelakangi bahwa parpol tersebut lahir dari ormas terbesar di Indonesia itu.

Ketua DPP PKB Bidang Legislatif Eksekutif dan Struktur, Abdul Halim Iskandar mengatakan, konsultasi maupun aspirasi dari NU tetap harus dijaga. Termasuk dalam pencalonan kepala daerah di Pilkada serentak 2020.

Baca Juga

PKB dan NU Konsolidasi Hadapi Pilkada Serentak 2020 di Jateng

"Ini untuk semuanya, baik kader kita yang ada di legislatif, maupun ekskutif. Jangan lupa, PKB lahir dari NU," kata dia dalam Workshop anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari PKB se-Jawa Tengah, di Kota Salatiga, Sabtu (15/12/2019).

Halim yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) ini juga mengingatkan totalitas kader pada partai. Menurut dia, ada aturan yang mengikat, khususnya bagi anggota dewan di fraksi.

Baca Juga

Pilkada Serentak Jateng 2020, DPW PKB Yakin Menang di 10 Daerah

"Ada aturan main yang mengikat, termasuk kepada anggota dewan di fraksi," jelasnya.

Bagi Halim, semua kader adalah petugas partai. Karenanya, dimana pun berada tidak boleh melenceng dari aturan partai. Mereka juga setiap saat dapat dipindahtugaskan ke posisi yang dinilai proporsional dan profesional.

Baca Juga

PKB Jateng Dorong Peningkatan Insentif Guru Ngaji dan Pengajar di Ponpes

Sejauh ini, kata Halim, DPP PKB terus memperkuat kebijakan, agar partai ini ke depan semakin besar. Bahkan partainya juga memberikan apresiasi bagi para kader potensial yang gagal di legislatif.

"Karena bagaimanapun mereka berkontribusi memberikan suara, sehingga PKB mendapatkan kursi. Jangan lupa semua saling mendukung untuk mendaptkan kursi, meski belum tentu semuanya jadi," katanya.

Hanya saja, khusus kepada anggota dewan yang sudah terpilih, Halim mengingatkan agar patuh pada aturan yang berlaku.

"Misalnya kalau kunjungan kerja, ya jangan main joki, atau digantikan stafnya. Karena hal ini pasti teraudit," kata dia.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Jateng, Arief Irwanto, yang ikut memberikan materi Workshop berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kinerja para anggota dewan, utamanya dari fraksi PKB.

"Hasil workshop ini bisa meningkatkan kinerja. Utamanya dalam RPJMD, sehingga jadi kekuatan untuk mensejahterakan masyarakat," tandasnya.

Acara Workshop juga menghadirkan pembicara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor: Andi Mohammad Ikhbal