Kepala LKPP Ungkap Proses Pengadaan Termonitor: Jangan Ada Lagi yang Main-main!

KUDUS, iNews.id - Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi mengungkapkan jika potensi penyelewengan dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa telah terpetakan dengan jelas. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan workshop peningkatan konsolidasi pengadaan yang dihadiri oleh perwakilan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) se-Jawa Tengah, di Kudus, Selasa (31/10).

"Wilayah mana, oknumnya siapa, biasanya seperti apa, itu sudah terpetakan dengan jelas. Maka jangan ada lagi yang main-main," tegas pria yang akrab disapa Hendi ini. 

Baca Juga

Eks Wali Kota Bima NTB Ditahan, Partai Perindo Minta Evaluasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Mantan Walikota Semarang dua periode itu pun mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya memonitor setiap aktivitas pengadaan barang /jasa yang dilakukan. Untuk itu dirinya meminta untuk seluruh pihak jeli sebelum mengambil keputusan dalam pengadaan, karena semua aktivitas yang dilakukan terekam. 

"Walaupun anda yakin yang dipilih sudah paling sesuai, anda harus bandingkan dengan harga pasar. Jadi semangatnya harus belanja seirit-iritnya untuk manfaat sebesar-besarnya," katanya.

Baca Juga

Gandeng LKPP, Pertamina Implementasikan Aplikasi e-Katalog

Untuk itu Hendi mendorong seluruh pihak yang terkait dengan pengadaan, termasuk BLUD di Jawa Tengah untuk mengupayakan strategi konsolidasi pengadaan. Dia mencontohkan konsolidasi pengadaan seragam sekolah dan pakaian dinas di Provinsi Jawa Tengah yang telah terlaksana.

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Ungkap Semua OTT terkait Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa

 "Hasilnya luar biasa, bisa ada total penghematan atau efisinsi sampai 59 persen," jelasnya. "Dadi iki duit negoro ojo dikeceh - keceh (Jadi ini duit negara jangan dibuat mainan)," ujarnya.

Terakhir, Hendi juga berharap melalui workshop yang diselengarakan oleh LKPP RI, seluruh pihak yang terkait pengadaan di BLUD se-Jawa Tengah bisa lebih memaknai pengadaan sebagai instrumen untuk menggerakkan perekenomian nasional maupun lokal. "Mari kita samakan hati dan pikiran kita terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah," pintanya.

Editor: Ahmad Antoni