Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi Disebut Berperan Urus Pencairan DAK Kebumen

Antara ยท Rabu, 26 Juni 2019 - 20:12 WIB
Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi Disebut Berperan Urus Pencairan DAK Kebumen
Pengusaha yang juga mantan Calon Bupati Kebumen Khayub Muhammad Lutfi diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus TPPU di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Rabu (26/6/2019). (Foto: Antara)

SEMARANG, iNews.id – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Rukma Setyabudi disebut berperan mengurus pencairan dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari APBD 2016 untuk Kabupaten Kebumen. Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (26/6/2019).

Mantan Calon Bupati Kebumen Khayub Muhammad Lutfi, yang bertarung dalam Pilkada 2015 mengungkapkan, dirinya pernah dihubungi oleh politikus PDIP itu. Saat itu, Rukma mengatakan ada titipan DAK untuk Kabupaten Kebumen melalui anggaran murni APBN 2016 sebesar Rp30 miliar. Namun, untuk mengurus pencairan anggaran harus ada fee sebesar 5 persen.

“Minta fee 5 persen, sekitar Rp1,5 miliar,” kata Khayub dalam sidang dengan terdakwa PT Putra Ramadhan, yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widjantono tersebut.


Khayub mengatakan, fee tersebut diminta untuk keperluan operasional PDIP. Setelah dikomunikasikan dengan para pengusaha di Kebumen yang akan melaksanakan berbagai proyek di Kebumen, akhirnya disepakati fee sebesar Rp800 juta yang kemudian diserahkan untuk mengurus pencairan DAK.

“Saya koordinasikan dengan Pak Rukma, fee Rp800 juta saya serahkan kepada salah satu pengurus partai,” ujarnya.

Direktur Utama PT Karya Adi Kencana itu tidak tahu berapa seluruh DAK yang akhirnya dicairkan untuk Kabupaten Kebumen melalui APBN 2016. Khayub saat ini sedang menjalani hukuman dalam kasus suap terhadap Bupati Kebumen dalam pengurusan DAK yang dialokasikan dalam Perubahan APBN 2016. Pengusaha jasa konstruksi itu dihukum 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

Sebelumnya Pengadilan Tipikor Semarang menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penerimaan fee atas pengurusan DAK untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2016 dan 2017, Senin (24/6/2019).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dihukum delapan tahun penjara. Dia juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan penjara.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar JPU, Jokow Hermawan.


Editor : Maria Christina