Komisi E DPRD Jateng Sebut Kebijakan Perbankan Tunda Pembayaran Pinjaman Tak Jalan
REMBANG, iNews.id – Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan berbagai sektor di Jawa Tengah mengalami kelesuan. Kondisi ini membutuhkan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran agar bisa kembali bangkit.
Wakil Ketua Komisi E DPRD jawa Tengah, Abdul Aziz mengatakan, sejak pandemi, mayoritas masyarakat enggan keluar rumah. Hal itu berdampak pada sektor transportasi, pelaku usaha makanan minuman. Bahkan sektor pariwisata juga terkena dampaknya.
Menurutnya, kelesuan ekonomi ini semakin terasa dan harus diimbangi dengan program nyata dari pemerintah. “Masyarakat tentu mengurangi konsumsi. Termasuk orang-orang yang punya gaji tetap, saya kira juga akan berhitung untuk saving anggaran, “ kata Aziz, Senin (22/2/2021).
Legislator dari Lasem Rembang ini mengakui sering mendengar adanya kebijakan perbankan akan menerapkan penundaan pembayaran pinjaman untuk pelaku usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19 atau meringankan beban bunga.
Tapi kenyataannya di lapangan, Komisi E DPRD Jawa Tengah masih sering menerima keluhan dari pelaku usaha bahwa kebijakan itu tidak berjalan sebagaimana teori pemerintah.
“Rata-rata pedagang, pelaku UMKM mayoritas punya tanggungan dengan pihak perbankan. Infonya ada penundaan maupun keringanan bunga, pantauan kami ke lapangan tidak jalan. Yang kami dengar dari masyarakat, bank ya tetap nagih sesuai jatuh tempo, bunga juga nggak diringankan, “ ujar politisi PPP ini.
Selain dalam bentuk bantuan, pria yang akrab disapa Gus Aziz ini sependapat apabila pembatasan-pembatasan operasional pelaku usaha yang mengakibatkan perekonomian semakin lesu dapat dicegah.
Menurutnya, biarkan pelaku usaha bangkit dengan daya juang mereka sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan. Disamping program vaksinasi yang menjadi bagian upaya pemulihan.
Editor: Ahmad Antoni