KPK Jebloskan Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ke Lapas Semarang

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW), ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Semarang. MAW dijebloskan ke Lapas Semarang setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Mukti Agung Wibowo dieksekusi bersama-sama dengan orang kepercayaannya yang juga Komisaris PT Aneka Usaha, Adi Jumal Widodo (AJW). Keduanya telah dinyatakan bersalah atas perkara suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.

Baca Juga

Infografis Bupati Pemalang Nonaktif Mukti Agung Divonis 6,5 Tahun Penjara

"Keduanya akan menjalani pidana penjara di Lapas Klas I Semarang," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (31/5/2023).

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, Mukti Agung Wibowo dijatuhi dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan (6,5 tahun). Ia juga dikenakan denda Rp300 juta disertai kewajiban membayar uang pengganti Rp4,9 miliar. 

Baca Juga

Profil Biodata Mukti Agung, Bupati Pemalang Nonaktif yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Suap

Sedangkan terpidana Adi Jumal juga dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dikurangi lamanya masa penahanan dengan pidana denda Rp300 juta dan membayar uang pengganti Rp1 Miliar.

Baca Juga

Bupati Pemalang Nonaktif Divonis 6,5 Tahun Penjara, Ini Hal Memberatkan

Mukti terbukti menerima uang suap sekira Rp4 miliar melalui orang kepercayaannya, Adi Jumal Widodo. Uang tersebut berasal dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pemalang dan pihak lain terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).

Adapun, sejumlah ASN yang memberikan suap untuk mendapatkan jabatan di Pemalang tersebut yakni, Slamet Masduki; Sugiyanto; Yanuarius Nitbani; serta M Saleh. Uang suap dikumpulkan melalui Adi Jumal.

Baca Juga

Bupati Pemalang Nonaktif Mukti Agung Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Suap Jabatan

Di mana, besaran uang yang dipatok untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp60 juta hingga Rp350 juta. Tak hanya itu, Mukti juga telah menerima uang dari pihak swasta sebesar Rp2,1 miliar yang bertentangan dengan jabatannya.

Editor: Ahmad Antoni