Mahfud MD Minta Makna Radikal dalam Konteks Hukum Tak Diperdebatkan

Antara · Selasa, 14 Januari 2020 - 20:00 WIB
Mahfud MD Minta Makna Radikal dalam Konteks Hukum Tak Diperdebatkan
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Selasa. (Foto: Antara/Luqman Hakim)

YOGYAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta istilah radikal dalam konteks hukum tidak perlu diperdebatkan. Dia menilai pengertian itu sudah dijabarkan dalam undang-undang.

Mahfud MD mengatakan banyak yang memperdebatkan bahwa radikal memiliki makna yang baik dan makna yang buruk.

"Silakan, benar semua. Akan tetapi, dalam konteks hukum yang mana dianggap kata radikal adalah apa yang dikatakan dalam undang-undang," kata Mahfud, saat memberikan pidato pembuka dalam dialog kebangsaan bertema "Merawat Persatuan, Menghargai Perbedaan" di Auditorium Prof KH Kahar Mudzakkir, Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Selasa (12/1/2020).

Mahfud menjelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada penjelasan mengenai radikal yang bermakna baik dan bermakna buruk.

BACA JUGA: Warga Akui Ada Ritual Tengah Malam di Keraton Agung Sejagat Purworejo

Dalam pemaknaan baik, radikalisme dijabarkan sebagai suatu paham yang menyelesaikan segala sesuatu secara mendasar sehingga memperoleh solusi secara filosofi baik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi UU, maksud radikal adalah sikap mau mengubah sistem yang sudah mapan atau telah disepakati dengan cara kekerasan, bukan dengan cara yang gradual.

"Bentuknya anti NKRI, anti Pancasila dan anti persatuan. Nah, kalau itu terpenuhi itulah radikal dalam arti hukum kita," kata Mahfud.

BACA JUGA: Ganjar Angkat Bicara tentang Kemunculan Keraton Agung Sejagat di Purworejo

Dia berharap pemaknaan radikal tidak perlu diributkan jika telah bersentuhan dengan konteks hukum normatif di Indonesia.

"Kalau ada yang mengatakan jangan radikal, (artinya) jangan melawan sistem yang sudah disepakati," ujarnya.

Menurut Mahfud, pemerintah memiliki tugas menjaga persatuan dan menghindarkan bangsa dari perpecahan.

"Oleh sebab itu, paham radikal itu harus dilawan," ucap Mahfud.


Editor : Nani Suherni