Rencana Impor Beras, Anggota DPR Aria Bima: Perhitungannya Harus Pasti

SOLO, iNews.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria menyatakan keputusan impor beras harus memperhatikan harga di pasaran. Perhitungannya harus pasti, baik di tingkat konsumen maupun produsen guna memastikan efektivitas impor.

"Jelas dalam UU Perdagangan dalam hal yang memutuskan ekspor impor kebutuhan komoditas, termasuk pangan adalah pemerintah dengan memperhatikan harga di tingkat konsumen dan produsen. Memperhatikan di sini (UU) harus melalui mekanisme rakortas (rapat koordinasi terbatas)," kata Aria Bima di Solo, Jumat (26/3/2021). 

Baca Juga

Kementerian PUPR Beri Sinyal Revitalisasi Taman Balekambang Solo Dilanjutkan

Selanjutnya, pemerintah bisa memutuskan penunjukan BUMN untuk melakukan impor. Namun hal itu harus tetap menyangkut produksi, distribusi, dan harga di tingkat ritel. 

“Saya tidak mau (pemerintah) mengambil keputusan (impor) tanpa ada perhitungan pasti. Kalau pemerintahan buruk, PDIP sebagai partai pengusung akan dapat citra yang buruk pula," katanya.

Baca Juga

Gibran Ingin Revitalisasi Pasar Tradisional di Solo Dipercepat

Oleh karena itu, pada rapat koordinasi yang akan dilakukan dengan Menteri Perdagangan dalam waktu dekat, pihaknya ingin mengetahui terkait kepastian dilakukan impor atau tidak.

Baca Juga

Gibran Digadang Maju Pilkada DKI, Cak Imin: Sukses Dulu di Solo

"Saya baru dengar itu (impor beras) merupakan keputusan dari Menteri Perdagangan. Dalam rapat Komisi VI, saya minta betul apakah ini yang berinisiatif Menteri Perdagangan atau pemerintah. Kami harapkan ada kepastian dan segera kami tanyakan dalam rapat komisi VI. Keputusan impor adalah keputusan pemerintah, hasil rakortas dari seluruh jajaran mitra kerja," katanya.

Selain itu, seharusnya pada rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian, juga melibatkan tingkat hulu yaitu Menteri Pertanian, tingkat hilir yaitu Menteri Perdagangan, dan Perum Bulog sebagai pihak yang melakukan distribusi.

"Kemarin kalau didengar kan antara Menteri Perdagangan, Bulog, dan Menteri Pertanian belum satu kata. Oleh karena itu, saya akan undang Menteri Perdagangan karena ini merupakan tanggungjawab pemerintah," katanya.

Meski demikian, dirinya mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tidak melakukan impor beras di masa panen.

Editor: Ary Wahyu Wibowo