Ribuan Nelayan di Rembang Demo, Tolak Pajak Tangkapan Ikan 10 Persen

REMBANG, iNews.id - Ribuan nelayan di Kabupaten Rembang menggelar aksi demo di gedung DPRD setempat, Rabu (11/1/2023). Mereka menentang sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan nelayan. 

Para demonstran yang mayoritas nelayan kapal besar di Rembang, hari ini memilih turun ke jalan dan berhenti melaut. Mereka yang dulu dikenal dengan nelayan cantrang, kini beralih menggunakan alat tangkap jaring jarik berkantong. Mereka menggelar aksi demo menentang sejumlah kebijakan pemerintah.

Baca Juga

Disebut "Preman" Oleh Megawati, Rudy Akui Sering Berkelahi

Saat demo, para nelayan berjalan kaki dari Pelabuhan Tasikagung menuju DPRD Rembang. Mereka membawa beragam poster berisi tuntutan.

Koordinator aksi demo, Lestari Priyanto dalam orasinya menyatakan enam tuntutan nelayan. Tuntutan antara lain mendesak bahan bakar minyak (BBM) industri khusus nelayan dengan harga lebih murah. 

Baca Juga

2 Daerah Penghasil Nanas di Jawa Tengah, Produknya Tembus Luar Negeri

Nelayan juga menolak pemberlakuan pajak 10 persen dari hasil tangkapan ikan. Sebab pajak sebesar itu memberatkan dan mencekik leher. Mereka menghendaki pajak hanya 3 persen.

"Kami nelayan bukan sapi perah," kata  Lestari.

Baca Juga

Diserang Tawon Vespa, Anak di Pemalang Menangis Histeris

Tuntutan berikutnya menolak sanksi denda administrasi 1.000 persen, menolak pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur, meminta penerbitan Perda perlindungan nelayan terkait transaksi keuangan di tempat pelelangan ikan (TPI).

Baca Juga

Jembatan KA di Brebes Ditargetkan Beroperasi Sebelum Mudik Lebaran 2023

Selain itu, nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan Selatan hingga Selat Makassar. Alasannya area tersebut banyak ikan.

Sejauh ini, nelayan jaring tarik berkantong dibatasi WPP-nya di perairan Natuna dan area 712 atau laut sebelah utara Jawa. Lestari mengeluhkan sudah banyak kapal dari Jawa Tengah yang dibakar di perairan Kalimantan oleh nelayan setempat. Namun pemerintah seolah-olah seperti membiarkan.

Baca Juga

Bencana Tanah Bergerak di Rembang Robohkan 4 Rumah

"Tidak hanya terjadi satu kali, pemerintah hanya diam, seolah-olah mendukung gerakan mereka. Kenapa KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) diam saja," tuturnya.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz yang menemui para pendemo menyebut semua kebijakan berasal dari pemerintah pusat. Namun, ia siap mendampingi perwakilan nelayan Rembang untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat.

"Jangan menyudutkan ya, kita bersama-sama, karena ini keputusan dari pemerintah pusat. Kami pun tidak punya kewenangan bergerak, kalau tidak dengan jenengan (anda). Kami minta perwakilan, didata siapa yang akan mendampingi saya bersama DPRD ke pemerintah pusat," ujar Abdul Hafidz.

Dalam kesempatan itu, Bupati Rembang juga menandatangani surat pernyataan tertulis sebagai bentuk dukungan kepada nelayan.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Rembang, Bisri Cholil Laquf (Gus Ipul). Dia menyebut bola ada di tangan pemerintah pusat. Sebagai solusi, perwakilan nelayan didampingi DPRD dan Pemkab Rembang dijadwalkan berangkat ke Jakarta.

“Saya sudah memahami keinginan saudara. Kita punya komitmen untuk membicarakan ini ke pusat. Kami tidak hanya janji. Nelayan menyumbang pendapatan terbesar, jadi harus diperjuangkan," tuturnya.

Setelah aksinya mendapat tanggapan, massa nelayan akhirnya membubarkan diri. Aksi membuat jalur Pantura di depan gedung DPRD berubah menjadi lautan manusia, sehingga tidak memungkinkan dilewati kendaraan.

Lalu lintas dari arah Semarang maupun arah Surabaya, dialihkan melalui jalur alternatif. Demo dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Editor: Ary Wahyu Wibowo