Sudirman Said: Masyarakat Bawah Jateng Tidak Diurus dengan Baik

SRAGEN, iNews.id - Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Sudirman Said menganggap, berlarut-larutnya persoalan ribuan warga Jateng yang terdampak proyek Waduk Kedungombo, menjadi bukti masyarakat lapisan bawah tidak diurus dengan baik.

Saat dialog dengan warga sekitar Waduk Kedungombo di Desa Gilirejo, Kecamatan Miri, Sragen, Jateng, Minggu (27/5/2018), Sudirman menyampaikan, perhatian pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut masih sangat kurang. Akibatnya, persoalan itu berlarut-larut hingga puluhan tahun.

"Jika Insya Allah dipercaya masyarakat Jawa Tengah, saya akan bentuk Tim Khusus untuk mencari persoalan yang sudah berlarut-larut selama puluhan tahun ini," kata Pak Dirman kepada ratusan warga sekitar Waduk Kedungombo yang datang dari Boyolali, Stagen, dan Grobongan.

Tim khusus ini nantinya akan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait dalam masalah ini. Pemimpin Jateng, lanjutnya, harus hadir dan mencari solusi terbaik yang tidak menimbulkan masalah baru.

Ribuan warga sekitar Kedungombo hingga saat ini belum menerima ganti rugi atas lahan mereka yang terkena proyek waduk. Padahal proyek itu sendiri dibangun sejak 1984.

Bukti lain masyarakat bawah tidak diurus dengan baik di Jateng menurut Pak Dirman, yakni belum meningkatnya kesejahteraan buruh, petani, dan nelayan. "Petani, nelayan, dan buruh dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan kehidupannya," kata Pak Dirman.

Petani hingga kini sulit memperoleh pupuk. Kartu Tani yang dikeluarkan pemerintah provinsi bukannya mempermudah malah mempersulit petani. "Kami keliling ke seluruh Jateng selalu menerima keluhan soal kartu tani. Para bilang kartu tani menyusahkan. Karena itu kami tegaskan sekali lagi kami akan mencabut kartu tani jika dipercaya masyarakat Jateng nanti," katanya.

Kalangan nelayan Jateng juga mengalami kesulitan mempertahankan mata pencahariannya. Kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang membuat para nelayan sulit melaut. "Nelayan berjuang sendiri bagaimana caranya agar mereka bisa melaut untuk bisa mencari nafkah. Padahal seharusnya pemerintah provinsi hadir membersamai mereka. Ikut mencari solusi agar nelayan bisa melaut dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Sementara kalangan buruh terus menyuarakan perbaikan nasib. Menuntut perbaikan penghasilan agar bisa hidup layak. "Pemerintah harus hadir mengurus lapisan paling bawah di masyarakat. Bukankah tujuan bernegara adalah menciptakan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamain abadi dan keadilan sosial," ucap Pak Dirman.