Terbaik se-Indonesia, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan DIY Raih Predikat AA

Nani Suherni · Selasa, 25 Februari 2020 - 23:00 WIB
Terbaik se-Indonesia, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan DIY Raih Predikat AA
ubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Senin (24/2/2020). (Foto: Dokumen Humas Pemda DIY)

YOGYAKARTA, iNews.id - Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kedua kalinya menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan predikat AA pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHEAKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Regional III tahun 2019. Penghargaan tersebut di serahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin (24/2/2020) di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

Sri Sultan mengungkapkan, capaian DIY pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didapat melalui proses yang panjang. DIY terus mengupayakan inovasi produktif yang mengedepankan aspek pelayanan dan berorientasi hasil. Hal itu karena membangun tata kelola pemerintahan dibutuhkan proses yang konsisten.

"DIY selalu mengupayakan efektifitas birokrasi melalui budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, beradaptasi dengan teknologi informasi dan melayani dengan sepenuh hati. Juga berintegritas kuat sehingga mampu menjauhkan dari perilaku koruptif," kata Sri Sultan dilansir dari website resmi Pemda DIY, Selasa (25/2/2020).

SAKIP yang handal, efektif dan efisien, menurut Sri Sultan, mampu mewujudkan Good government and clean governance. Hal tersebut tercapai karena dukungan SDM yang profesional, beretos kerja tinggi serta memiliki moral yang baik. Pemda DIY berkomitmen untuk terus berproses melakukan perubahan fundamental, struktural dan kultural.

Sri Sultan menjelaskan, SAKIP merupakan wujud dari penghargaan kepada masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan masyarakat melalui pajak dan retribusi sudah seharunya kembali kepada masyarakat. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan rupiah tersebut sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

"Penyelenggaran pemerintahan tanpa sistem akuntabilitas publik yang baik adalah kegagalan dalam menjalankan mandatori masyarakat," ucapnya.

MenpanRB Tjahjo Kumolo mengungkapkan DIY mampu memangkas 3.000 program di tingkat provinsi menjadi 800 program. Pemangkasan tersebut menghasilkan kualitas dan hasil yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien. Menurutnya, apabila seluruh daerah menerapkan seperti yang diterapkan DIY, maka efisiensi akan merata terwujud di Indonesia.

"Prestasi DIY harus ditiru oleh daerah-daerah lain. ASN harus profesional melaksanakan tugas tata kelola pemerintahan dengan baik. Seperti yang dilakukan DIY, perencanaan, anggaran serta evaluasi harus dilaksankan dengan optimal," ujar Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo mengungkapkan, melalui SAKIP, instansi pemerintah harus fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional. Hal itu diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif dan efisien.

Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan dengan peningkatan nilai rata-rata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019.

Perbaikan hasil evaluasi tersebut juga sejalan dengan semakin besarnya potensi inefisiensi yang dapat dicegah pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kategori. Tercatat sebesar Rp41,15 triliun pada tahun 2017 dan Rp65,1 triliun pada tahun 2018 potensi pemborosan dapat dicegah. Sedangkan data sementara yang terkumpul di tahun 2019, potensi pemborosan yang dapat dicegah sebesar Rp5,7 triliun.


Editor : Nani Suherni