Tim Densus 88 Antiteror Polri Temui Ganjar, Bahas Apa?
SEMARANG, iNews.id – Tim Densus 88 Antiteror Polri menemui Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantornya. Dalam pertemuan itu, Direktur Indentifikasi dan Sosialisasi Densus 88 dan Ganjar berbincang tentang pencegahan radikalisme.
Ganja mendukung program Densus 88 Antiteror Polri untuk masuk ke sekolah-sekolah dengan melibatkan eks napiter. Menurutnya, program itu sebagai upaya deradikalisasi eks napiter dan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bahaya radikalisme kepada anak-anak sekolah.
"Tentu saja kita musti mengajak banyak pihak untuk terlibat, umpama para aktor itu kita ajak menjadi juru bicara kita untuk menjelaskan deradikalisasi itu musti dilakukan seperti apa, terorisme itu bahayanya seperti apa, dan masuk ke sekolah. Tentu kami ini tidak ingin memanjakan mereka (mantan napiter), tapi mengedukasi," kata Ganjar, Kamis (22/9/2022).
Dia mengatakan, Pemprov Jateng selama ini sudah mencoba menggandeng eks napiter untuk bercerita mengenai bahaya radikalisme dan terorisme melalui program Gubernur Mengajar. Ganjar selalu menyisipkan pendidikan karakter, bahaya narkoba, hingga pencegahan radikalisasi dalam setiap pertemuan dengan pelajar.
"Maka tadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kesbangpol kita ajak agar semua masyarakat ikut terlibat, sehingga keperduliannya ada, awarenes-nya ada dan di antara warga yang lain tidak melakukan karena mendengar cerita mereka (eks napiter)," katanya.
Menurut dia, mengajak dan memberdayakan eks napiter merupakan dukungan pemerintah untuk deradikalisasi dan membantu mereka kembali diterima dengan baik oleh masyarakat. Pola lain pemberdayaan eks napiter dan keluarga eks napiter juga dilakukan.
"Jadi dari Densus mencoba komunikasi bagaimana deradikalisasi itu dilakukan dan konsep yang dibuat adalah mendorong dari sisi ekonomi. Itu peran pemerintah menjadi penting. Kolaborasi inilah yang bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan mereka," ujarnya.
Direktur Indentifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri, Brigjen Pol Arif Makhfudiharto, mengatakan Gubernur Ganjar Pranowo dan jajarannya selama ini selalu mendukung pelaksanaan penanggulangan terorisme di Jawa Tengah.
Diketahui bahwa Jawa Tengah ini menjadi episentrum dari radikalisme. Dukungan pemerintah provinsi menjadi sangat penting terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Berdasarkan data Densus 88 AT Polri, hingga awal September 2022, ada 212 narapidana terorisme yang ditahan di Jawa Tengah, terbagi 191 orang di dalam lapas di Nusakambangan, sementara di luar Nusakambangan ada 20 orang. Untuk jumlah mantan napiter di Jawa Tengah ada 230 orang, di antara yang terbanyak adalah di Surakarta 47 orang, Sukoharjo 43 orang dan di Kota Semarang 20 orang.
"Ketika kita bisa bekerja sama, baik itu komunikasi, berkolaborasi, dan melaksanakan kegiatan yang lebih sinergi tentunya kita bisa menjadikan masyarakat paham bahwa mereka yang kita tangkap itu adalah korban dari ideologi yang disampaikan secara ekstrem yang ujungnya adalah melakukan pelanggaran hukum," katanya.
Kerja sama dalam aspek sosial ekonomi, dan internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila kepada eks napiter dan keluarganya akan membuat mereka memiliki pendirian dan kecintaan kepada negara.
Peran pemerintah sampai tingkat desa/kelurahan dengan otonomi mengelola masyarakat dengan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya juga menjadi langkah yang bagus untuk deradikalisasi dan internalisasi nilai Pancasila.
Densus 88 sudah memulai disengagement dengan keluarga yang ditinggalkan sejak penangkapan teroris. Mulai soal pendidikan hingga kesehatan. Sebab deradikalisasi pelaku menjadi susah ketika keluarga mereka lebih dulu ditarik mauk ke jaringan.
Kerja sama dan kolaborasi antara Densus 88 dengan pemerintah daerah juga terkait pencegahan radikalisasi di kalangan pelajar. Menurut Arif, pola mengajak eks napiter untuk berbicara tentang bahaya radikalisme dan bagaimana proses masuknya merupakan cara efektif.
Editor: Ahmad Antoni