Tolak Revisi UU Pilkada, BEM Undip Serukan Mahasiswa Turun ke Jalan Jangan Hanya Diam

SEMARANG, iNews.id - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) Farid Darmawan menyerukan kepada para mahasiswa untuk tidak tinggal diam dengan adanya putusan Badan Legislasi (Baleg) DPR-Pemerintah yang menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada. Dia menyerukan agar para mahasiwa turun ke jalan.

Selain itu, BEM Undip juga membentangkan spanduk di kawasan Kampus Undip Tembalang. Tulisannya berisi 'Dips!!! Kuliah pindah ke jalan!!!negoromu ancur ndes!!!'.

Baca Juga

DPR Revisi Kilat UU Pilkada, Klaim Bekerja atas Nama Konstitusi

“Peringatan darurat. Ini seruan buat mahasiswa Undip dari BEM se-Undip,” ujar Farid kepada iNews, Kamis (22/8/2024) dini hari.

Pada pesan yang beredar di kalangan wartawan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisip Undip Cabang Semarang juga mengeluarkan pernyataan sikap.

Baca Juga

Mahasiswa Turun ke Jalan bareng Buruh Hari Ini, Serukan Kawal Putusan MK soal Pilkada

Pertama, mendesak DPR RI untuk tidak menganulir keputusan MK No.60/PUU-XXII/2024 sebagaimana mestinya dan segera melakukan Revisi UU Pilkada sesuai dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Putusan MK bersifat final and binding.

Kedua, mendesak KPU RI segera mengeluarkan PKPU sesuai Undang-Undang yang merujuk pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Hal ini mengingat pemberlakuan Undang-Undang yang harus dilakukan maksimal 30 hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga mampu diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Baca Juga

Baleg DPR Klaim Bekerja atas Nama Konstitusi saat Bahas RUU Pilkada

KPU agar perlu sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) perihal putusan MK demi menjamin kepastian hukum dalam proses pilkada. Lebih lanjut, dengan adanya PKPU, mencegah terjadinya ketidakjelasan terkait pelaksanan pilkada yang dapat berdampak negatif pada proses demokrasi dan stabilitas politik di daerah tersebut.

Baca Juga

Jokowi Soroti Riuh Pilkada di Medsos: yang Ramai Tetap Si Tukang Kayu

Selain itu, adanya dasar hukum yang jelas memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses demokrasi berjadlan adil dan transparan, sebagai aspek penting dalam menjaga integristas sistem demokrasi di Indonesia.

Pernyataan HMI Komisariat Fisip Undip Cabang Semarang itu ditandatangani Ketua Umum M. Fikhar Azoeel Kusuma dan Sekretaris Umum Nadhilah Ishmah.