Vaksinasi 13 Kabupaten di Jateng Masih di Bawah 50 Persen, Ini Penyebabnya
SEMARANG, iNews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan menggenjot vaksinasi di 13 kabupaten. Upaya itu dilakukan karena vaksinasi di 13 kabupaten tersebut masih di bawah 40-50 persen.
Ke-13 kabupaten tersebut meliputi Banjarnegara, Tegal, Purbalingga, Batang, Jepara, Wonosobo, Pemalang, Brebes, Grobogan, Pekalongan, Magelang, Kebumen dan Pati.
Kepala Dinkes Provinsi Jateng Yulianto Prabowo mengatakan, kendala daerah yang vaksinasinya masih di bawah 50 persen antara lain, sasarannya masih sulit diajak vaksinasi, terbatasnya jumlah vaksinator dan jumlah faskes yang melayani vaksinasi.
“Tidak hanya itu, komitmen dari pemerintah daerah juga perlu didorong,” kata Yulianto, Senin (1/11/2021). Bahkan masih ada tempat dengan kesadaran vaksinasi yang masih rendah.
Hal itu bisa terjadi karena terbatasnya akses seperti halnya kalangan lansia. "Lansia ini memang agak lambat. Lalu juga difabilitas, ibu hamil, penderita komordibitas. Ini memang kecepatannya enggak seperti yang lain," katanya.
Sebab itu, Pemprov Jateng terus menggenjot percepatan vaksinasi di seluruh wilayahnya. Hingga saat ini, Dinas Kesehaten (Dinkes) Jateng mencatat persentase jumlah warga yang telah menjalani vaksin mencapai 60 persen.
Yulianto mengatakan capaian 60 persen warga yang telah menjalani vaksin merupakan hal bagus. "Sudah 60 persen lebih. Ini sudah bagus sekali. Bisa 60 persen lebih," ujarnya.
Menurut dia, meski pencapaian vaksin menunjukkan hal yang bagus. Namun masih ditemukan adanya kabupaten yang masih di bawah 40 persen vaksinasinya. Dengan jumlah disparitas atau perbedaan yang masih tinggi.
"Disparitasnya di beberapa kabupaten yang masih agak ketinggalan ini perlu percepatan-percepatan," ujar Yulianto.
Dia mengatakan, strategi jemput bola harus dilaksanakan secara simultan bersama. Seperti halnya, dari kabupaten/kota termasuk yang di puskesmas, sampai tingkat kecamatan. “ Basis pelayanan vaksinasi itu harus di komunitas yang lebih rendah. Contohnya di tingkat RW, RT, desa, kelurahan, dan semacam itu,” katanya.
Sebab, pola sentra vaksinasi yang ada di ibu kota atau di kota-kota di Jateng, kata dia, sudah cukup dan jangan ditambah lagi. Bahkan, kalau ada kolaborator yang ingin membantu vaksinasi, pemprov minta pelayanannya itu dilakukan di komunitas. Para kolaborator vaksin hendaknya tidak membuka vaksinasi di ibu kota.
Editor: Ahmad Antoni