Warga Wadas Penolak Penambangan Mengadu ke PWNU Jateng

SEMARANG, iNews.id – Sejumlah warga Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang menolak penambangan mengadu ke Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah. Perwakilan warga beraudiensi dengan pengurus PWNU Jateng.
Warga Wadas yang diwakili Siswanto mengungkapkan sejauh ini masih ada penolakan dari beberapa warga walaupun jumlahnya akhir-akhir ini semakin berkurang, karena ada yang sudah pro alias mendukung penambangan andesit di sana. “Hari ini masih ada 50 sampai 60 warga yang menolak,” kata Siswanto, Senin (3/4) malam.
Dia menyebutkan, saat ini awalnya 114 hektare saat ini tersisa 30 hektare yang belum dibebaskan. Dia menyebut Senin malam mendatangi PWNU Jateng untuk mengadu, mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa).
Mekanisme konsinyasi, sebut Siswanto, dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan cara intimidasi terhadap warga penolak tambang serta gaya pembangunan yang sangat otoriter.
Syukron Salam dari Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) mengemukakan pihaknya juga melakukan pendampingan terhadap warga Wadas terkait hal ini. Menurut KIKA, sebut Syukuron, penambangan di Wadas tidak bisa diselesaikan dengan konsinyasi.
“AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dihasilkan, bagi KIKA dianggap tidak layak,” kata Syukron yang juga merupakan Dosen Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini.
Setelah mendengar informasi-informasi yang disampaikan itu, Sekretaris PWNU Jawa Tengah Hudalloh Ridwan akan mengambil sikap. Di antaranya NU punya kewajiban pendampingan terhadap warga Wadas yang mayoritas Nahdliyin, NU punya kewajiban menjaga Indonesia agar proyek-proyek strategis bermanfaat bagi warga negara.
“Kedepankan dialog, menghindari kekerasan dan teror. PWNU Jateng dalam waktu dekat akan melakukan kajian, mengedepankan musyawarah hindari intimidasi,” kata Hudalloh Ridwan.
Mereka juga melihat dampak kebencanaan, selain sosial di wilayah Wadas Purworejo. Pada pertemuan di PWNU Jateng malam itu, juga dihadiri Walhi Jawa Tengah, LBH, hingga Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).
PWNU Jateng meminta pembebasan lahan yang masih berlangsung di Desa Wadas, mengindari aksi kekerasan dan intimidasi. “Mengedepankan dialog,” kata Hudalloh.
Editor: Ahmad Antoni