SEMARANG, iNews.id - Sebanyak 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah menetapkan status siaga kekeringan pada musim kemarau 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan lebih dari 3,25 juta liter air bersih kepada puluhan ribu keluarga terdampak.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, pemerintah daerah telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Pemetaan tersebut menjadi dasar penentuan langkah penanganan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping (pemetaan). Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan,” ujar Luthfi dikutip dari iNews Semarang, Kamis (16/7/2026).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, daerah yang telah menetapkan status siaga meliputi Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Kabupaten Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, Kota Salatiga dan Kota Tegal.
Luthfi mengatakan, data pemetaan akan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah terkait. Bentuk penanganan disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kebutuhan setiap wilayah.
“Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya,” ujarnya.
Sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 3.258.000 liter menggunakan 660 tangki. Bantuan tersebut diterima 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa.
Penyaluran dilakukan di 15 kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang dan Pemalang.
Penanganan kekurangan air bersih melibatkan Pemprov Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak serta BUMD Tirta Satria melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Pemprov Jateng sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan pada 9 Juni 2026. Surat edaran tersebut menjadi pedoman untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau.
Luthfi meminta setiap daerah segera menyiapkan langkah operasional berdasarkan hasil pemetaan. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih.
Selain penyaluran air bersih sebagai penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang. Upaya tersebut meliputi pemeliharaan sumur bor komunal, penguatan infrastruktur penyediaan air bersih dan peningkatan manajemen logistik.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait